TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta penyerahan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tuntas pada Desember 2016. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia I sampai IV sebagai operator penuh pelabuhan-pelabuhan tersebut. Selama ini, Pelabuhan UPT dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub.

"Kami harapkan Desember masing-masing Pelindo punya dua pelabuhan yang selesai," ujar Menteri Budi Karya di sela peninjauan di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis, 8 September 2016. Selanjutnya, BUMN pelabuhan yang mengelola dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya.

Selama ini, pengelolaan pelabuhan UPT itu dipegang oleh dua institusi, yakni Pelindo dan Kemenhub. Nantinya, Kemenhub akan berfokus sebagai regulator, sedangkan Pelindo sebagai operator. "Ibaratnya kembali ke khittah supaya lebih profesional dan efisien," ujar dia.

Dengan begitu, pemerintah pusat dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pegawai Kemenhub pun bisa dipindahkan ke pelabuhan perintis lain yang lebih membutuhkan tenaga produktif. "Nah, untuk pelabuhan UPT yang diserahkan kita dapat uang juga dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan skema konsesi," kata dia.

Budi merinci, sedikitnya Pelindo I bakal mengambil alih dua pelabuhan UPT, disusul Pelindo II dan Pelindo III enam pelabuhan, serta Pelindo IV sebanyak empat pelabuhan.

Sementara itu, Senior Manager Pelayanan Kapal dan Terminal Pelindo III Rumaji menambahkan, terdapat empat pelabuhan UPT di Kawasan Timur Indonesia yang tengah dipersiapkan untuk konsesi tersebut. Pelabuhan tersebut terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Atapupu, Wini, Reo, dan Labuan Bajo yang khusus untuk terminal kargo sekaligus cruise.

"Tapi untuk tahap awal yang paling memungkinkan adalah Atapupu dan Wini," tuturnya. Pelindo III membawahi 43 pelabuhan dan 17 cabang pelabuhan di 7 provinsi Indonesia.

Selain itu, pelabuhan eksisting yang sudah siap diserahterimakan adalah Bima, Badas, dan Ende. Selanjutnya, Pelindo III membuat business plan (rencana bisnis) bagi pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya menggunakan APBN itu. "Intinya adalah penguatan fungsi regulator bagi Kemenhub."

ARTIKA RACHMI FARMITA