TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menerjunkan tim untuk mensurvei terkait rencana pembangunan bandar udara perintis di Tulungagung, Jawa Timur.

"Pekan ini tim sudah turun ke lokasi di Tulungagung untuk menyurvei pembangunan di sana," ujarnya disela kunjungan kerjanya di Surabaya, Kamis (8 September 2016).

Selain itu, pihaknya mengaku juga melakukan pembelajaran terkait rencana tersebut, termasuk melihat langsung bagaimana kontur maupun elevasi di sekitar lokasi.

"Kami harus tahu, apakah daerah itu kontur dan elevasinya memadai atau tidak," ucap mantan direktur utama Angkasa Pura II yang mengaku telah bertemu Bupati Trenggalek Emil Dardak membicarakan rencana pembangunan bandara tersebut.

Terkait kepastian lokasi bandara, menteri kelahiran Palembang tersebut juga mengaku harus benar-benar dipelajari agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Lokasi memang kemungkinan besar di Tulungagung, tapi masih dilakukan studi. Sedangkan kalau di lokasi lain, seperti Madiun, harus ada koordinasi dengan TNI Angkatan Udara agar tak ada persoalan," katanya.

Sementara itu, bandara direncanakan akan selesai dalam jangka waktu dua tahun pembangunan dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp700 miliar dari APBN.

Pembangunannya merupakan tindak lanjut atas penyampaian surat pernyataan bersama delapan kepala daerah kepada Menkopolhukam pada Ramadhan lalu.

Delapan kepala daerah yang menginisiasi pendirian bandara di wilayah selatan Pulau Jawa juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan terkait proyek tersebut.

Mereka adalah Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengajukan usulan lokasi atau lahan untuk pembangunan bandara perintis untuk komersial di wilayah Jatim bagian selatan itu.

ANTARA