TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan segera menawarkan potensi listrik sebesar 600 megawatt di Bendungan Jatiluhur untuk ditawarkan kepada swasta, setelah payung hukum dan aturan teknis mengenai mekanisme lelang investasi listrik di bendungan pemerintah selesai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan tengah mendorong implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di bendungan milik pemerintah. Namun, belum adanya regulasi yang pasti mengenai mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) masih menjadi tantangan yang dihadapi.

“Sekarang saya ingin mendorong yang di air, khususnya bendungan listrik. Ini yang masih agak rudet, macet karena belum ada pengalaman proyek yang netes,” ujarnya, Rabu 7 September 2016.

Dia mengatakan sejauh ini baru satu proyek pemanfaatan listrik yang akan berjalan, yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Lodagung, yang dibangun oleh Perum Jasa Tirta I.

PLTM dengan kapasitas 1,3 mW ini akan memanfaatkan aliran air di Bendungan Wlingi, Desa Jegu, Kabupaten Blitar Jawa Timur.

PLTM ini akan dibangun di saluran irigasi Lodagung yang mengairi daerah irigasi dari Kabupaten Blitar hingga Kabupaten Tulungagung. Selama ini debit air yang dikeluarkan dari BendunganWlingi sebesar 8.8 hingga 13.76 m3/detik kurang termanfaatkan selain hanya untuk irigasi. Dengan adanya beda tinggi bendungan dengan permukaan tanah sekitar 11 meter, maka PJT I kini memanfaatkan saluran irigasi Lodagung yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi PLTM.

Nantinya energi yang dihasilkan oleh PLTM Lodagung ini akan diintegrasikan ke jaringan tegangan menengah PLN dan akan didistribusikan ke Jawa-Bali. Pembangunan PLTM Lodagung bermanfaat bagi masyarakat Blitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menteri Basoeki menambahkan saat ini pemerintah tengah melakukan penjajakan dengan International Finance Corporation (IFC) untuk melakukan studi kelayakan dan melakukan persiapan proyek. Nantinya, lembaga keuangan yang merupakan bagian dari World Bank itu juga akan mencarikan calon investor yang potensial.

“Ini kan memanfaatkan aset pemerintah, jadi pendekatannya ke Kementerian Keuangan, harus ada inventrasisasi dan macam-macam,” ujarnya.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menyambut baik rencana pemanfaatan potensi listrik untuk PLTA dengan skema KPBU. Pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR juga terlibat dalam membuat regulasi teknis mengenai mekanisme pemanfaatan oleh swasta.

“Pemanfaatan aset negara untuk proyek PLTA seperti Jatiluhur, kalau bisa direalisasikan akan bagus, dan bisa menjadibenchmark untuk proyek yang lain,” ujarnya.

Dia mengatakan kebutuhan skema pembiayaan alternatif di bidang infrastruktur kian mendesak mengingat adanya kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur hingga 2019 sebesar Rp626 triliun. Untuk itu keterlibatan swasta melalui pembangunan infrastruktur dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat mengurangi gap tersebut.

Data Bappenas dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun, di mana pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3% atau Rp1.978 triliun, dengan keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp1.066,2 triliun. Untuk itu partisipasi swasta diperlukan sebanyak 36,5% atau Rp1.751,5 triliun, bila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 6% dalam kurun waktu tersebut.

BISNIS