Jamu Ratu Belanda, Jokowi Bahas Inklusi Keuangan

Reporter

Kamis, 1 September 2016 14:01 WIB

Presiden Jokowi (kanan) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut Ratu Maxima di Istana Merdeka, Jakarta, 1 September 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Belanda Maxima berkunjung ke Istana Kepresidenan, Kamis, 1 September 2016. Ratu Belanda bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah financial inclusion (inklusi keuangan). "Satu jam berdiskusi, soal financial inclusion saja," ujar Jokowi.

Ratu Maxima datang ke Indonesia khusus untuk mendorong financial inclusion di Indonesia (pemahaman dan akses ke layanan jasa keuangan). Hal itu sesuai dengan jabatannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Sekretaris Jenderal Bidang Financial Inclusion. Ratu Maxima berada di Indonesia sejak 30 Agustus 2016.

Jokowi mengatakan dia dan Ratu Maxima membahas langkah-langkah agar Indonesia tidak semakin ketinggalan dengan negara tetangga. Menurut dia, tak sulit meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia selama ada langkah yang tepat.

Baca: Wapres JK: Sosialisasi Tax Amnesty Tidak Jelas

Langkah yang tepat itu, kata Jokowi, bisa berupa dorongan, insentif, dan pembelajaran secara langsung. Salah satu langkah yang sudah diambil Ratu Maxima adalah memilih dua orang pengembang fintech (teknologi finansial), yang akan dibantu secara finansial untuk mempercepat pengembangan fintech tersebut.

"Ratu Maxima sudah cek tabungan pelajar, tanya pelajar langsung, mengecek e-kiosk, dan implementasi lain. Kita butuh pembelajaran, technical assistance, untuk mempercepat fintech di Indonesia," ujar Presiden.

Untuk mendukung pengembangan inklusi keuangan, Jokowi telah meminta Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menyiapkan regulasi. Regulasi yang disiapkan berkaitan dengan microfinance, fintech, dan collateral (jaminan berupa tabungan) untuk kredit usaha kecil menengah.

Simak: Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kementerian BUMN Rp 83 Miliar

Indonesia masih tertinggal jauh di bidang inklusi keuangan dibanding negara-negara tetangga. Saat ini, persentase inklusi keuangan Indonesia hanya 21,8 persen. Sementara itu, Singapura dan Malaysia jauh memimpin, masing-masing lebih-kurang 90 persen dan 50 persen.

ISTMAN MP

Baca Juga:

Pertamina Kurangi Impor Premium 6 Juta Barel
Jika Target Penerimaan Tak Tercapai, Sri Mulyani Lakukan Ini



Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya