TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya agar proyek strategis bisa terus berjalan meskipun ada pemotongan anggaran dialami oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kami coba sesedikit mungkin pengaruhnya ke proyek strategis,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono usai acara serah terima aset barang milik negara ke pemerintah daerah, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Agustus 2016.

Taufik menjelaskan anggaran Kementerian di APBN-P 2016 dipangkas Rp 6,9 triliun. Dana itu akan diambil dari sisa lelang sebesar Rp 2 triliun, dari sisa paket-paket proyek sebesar Rp 4 triliun, dan juga dari paket-paket tahunan yang progresnya tidak bagus.

Bahkan menurut Taufik jika hal itu belum cukup sampai angka Rp 6,9 triliun, maka proyek-proyek multi years akan mengalami rekomposisi. “Misalnya tetap mulai di tahun ini (proyeknya), tapi memanjang (pengerjannya),” tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai permintaan Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan, agar hanya dipotong sebesar Rp 2,1 trilun, Taufik menjelaskan itu karena ada pertanyaan berapa besar Kementerian PUPR bisa dipotong anggarannya. “Kalau dipotong yang mengganggu (proyek strategis) ya Rp 2,1 triliun.”

Namun Taufik menyatakan pihaknya menyadari pemerintah sedang mengalami kendala dalam hal anggaran, maka yang bisa dilakukan berupaya agar pemotongan anggaran ini tak berpengaruh ke proyek strategis. Sedangkan untuk proyek-proyek tahunan akan terpengaruh oleh pemotongan anggaran ini. “Kalau proyek strategis meski rekomposisi, akhirnya selesainya (waktunya) tetap,” ujar Taufik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi kementerian kedua yang anggarannya paling besar dipotong. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 97 triliun, mereka dipotong sebesar Rp 6,9 triliun dalam APBN-P 2016, mereka berada di bawah Kementerian Pertahanan yang anggarannya paling besar dipotong.

DIKO OKTARA