TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meyakini bahwa pemangkasan anggaran sejumlah lembaga negara dan kementerian tidak akan berimbas pada upaya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Sebabnya, pemangkasan itu hanya berlaku pada anggaran-anggaran yang tidak efisien.

"Yang diefisienkan itu bukan belanja modal, apalagi belanja infrastruktur. Yang dipangkas ini yang betul-betul tidak efisien, seperti perjalanan dinas, belanja barang yang tak perlu, biaya rapat yang besar, dan sebagainya," ujar Presiden Joko Widodo di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Agustus 2016.

Baca: Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ini Reaksi Menteri Budi Sumadi

Presiden menambahkan, pertumbuhan ekonomi juga tidak dipengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Menurut dia, meski anggaran dipangkas, pertumbuhan ekonomi masih bisa didorong dengan dana dari swasta, badan usaha milik negara, investasi yang masuk, dan masih banyak lagi.

"Sesuai dengan kalkulasi Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) yang terakhir, (pemangkasan anggaran) tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tak sepenuhnya bergantung pada APBN, hanya 20 persen," ucap Presiden.

Sementara itu, Sri Mulyani selama ini mengatakan mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bukan perkara mudah. Sebab, untuk bisa mencapai angka itu, pertumbuhan ekonomi semester kedua harus mencapai setidaknya 5,4 persen, yang cukup jauh dari pertumbuhan semester pertama, yang hanya 5,04 persen.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi 5,04 persen pada semester pertama berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi 4,92 persen pada kuartal pertama dan 5,14 persen pada kuartal kedua.

ISTMAN M.P.

Baca Juga:
Nilai Tukar Rupiah Selasa Sore Melemah ke Level 13.274 Per Dolar AS
Seruan Stop Bayar Pajak, Dirjen Pajak: Enggak Ada yang Bisa