TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan membuat kebijakan untuk memotong beberapa pos-pos anggaran di Kementerian dan Lembaga Negara untuk tujuan penghematan. Namun dalam proses pemotongan tersebut, Kementerian Perindustrian tidak termasuk ke dalam pos yang dipotong anggaran belanjanya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran kementeriannya tidak dipangkas karena mereka telah menetapkan anggaran pendapatan sekitar Rp 2,9 triliun. mereka juga telah melakukan penghematan atau self blocking sekitar 10 persen dari anggaran belanja, atau 8 persen dari total anggaran nasional.

“Jadi kami sudah save blocking di atas angka nasional,” ujar Airlangga Hartarto saat dijumpai usai pertemuan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Kamis Malam, 25 Agustus 2016.

Airlangga menambahkan, kementeriannya juga telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian lain, termasuk Bappenas. Dalam pembicaraan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa kementerian perindustrian ingin mendorong usaha kecil dan menengah sesuai target nawacita Presiden Joko Widodo dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan demikian, mereka harus menciptakan sebanyak 20 ribu pengusaha baru dan mengembangkan usaha menengah sekitar 9 ribu.

“Sehingga fasilitas yg diberikan Kementerian Perindustrian terkait dengan wiraswasta baru, terkait dengan pendidikan occasional tenaga kerja, itu cukup penting, karena kami akan mendorong tenaga kerja ini supaya lebih profesional,” tutur dia.

Usai pemerintah memangkas APBNP-2016, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi juga akan turun dari target yang ditetapkan sebelumnya 5,3 persen. Namun Airlangga masih berharap pemangkasan tersebut tidak mempengaruhi sektor industri, karena proyek infrastruktur tidak ikut dipangkas. “Industri itu tergantung dari sistem logistik. Tentunya dengan penyelesaian infrastruktur, daya saing industri akan lebih kuat,” ujar dia.

Untuk mengejar petumbuhan di sektor industri, Airlangga telah melakukan beberapa kesepakatan kerjasama dengan negara Asean lainnya, misalnya dengan Departemen perindustrian Vietnam. Keduanya sepakat untuk meningkatkan nilai kerjasama investasi dari angka Rp 6 triliun menjadi Rp 10 triliun pada 2018.

“Dari segi industri kami akan dorong apa yang bisa direalisasikan tidak dalam waktu lama, sehingga mempunyai daya saing dan pertumbuhan yang bagus,” ucapnya.

DESTRIANITA