Kenapa Kementerian Perindustrian Tak Pangkas Anggarannya?  

Jumat, 26 Agustus 2016 11:10 WIB

Airlangga Hartarto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan sejumlah penyebab ia tak memangkas anggaran lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya, Kementerian sudah menetapkan anggaran pendapatan sekitar Rp 2,9 triliun dan penghematan berupa self blocking sekitar 10 persen dari anggaran belanja atau 8 persen dari total anggaran nasional.

“Jadi kami sudah self blocking di atas angka nasional,” ujar Airlangga saat dijumpai di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis Malam, 25 Agustus 2016. Pernyataan Airlangga itu merespons kebijakan pemotongan sejumlah pos anggaran kementerian dan lembaga negara untuk tujuan penghematan.

Airlangga menambahkan, ia juga telah melakukan pembicaraan dengan kementerian lain, termasuk Bappenas, bahwa pihaknya ingin mendorong usaha kecil dan menengah sesuai dengan target Nawacita Presiden Joko Widodo dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di dalam target itu disebutkan Kementerian harus menciptakan sebanyak 20 ribu pengusaha baru dan mengembangkan 9.000 usaha menengah baru.

Karena itu, kata Airlangga, fasilitas yang diberikan Kementerian Perindustrian terkait dengan wiraswasta baru, dalam sektor pendidikan kejuruan tenaga kerja, itu cukup penting. “Kami juga akan mendorong tenaga kerja ini supaya lebih profesional,” tuturnya.

Setelah pemerintah memangkas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi juga akan turun dari target yang ditetapkan sebelumnya, 5,3 persen. Namun Airlangga masih berharap pemangkasan tersebut tidak mempengaruhi sektor industri karena proyek infrastruktur tidak ikut dipangkas. “Industri itu bergantung pada sistem logistik. Tentu, dengan penyelesaian infrastruktur, daya saing industri akan lebih kuat.”

Untuk mengejar pertumbuhan di sektor industri, Airlangga telah meneken beberapa kesepakatan kerja sama dengan negara ASEAN lain, misalnya dengan Departemen Perindustrian Vietnam. Keduanya sepakat meningkatkan nilai kerja sama investasi dari angka Rp 6 triliun menjadi Rp 10 triliun pada 2018. “Dari segi industri, kami akan dorong apa yang bisa direalisasi tidak dalam waktu lama sehingga mempunyai daya saing dan pertumbuhan yang bagus,” ucapnya.

DESTRIANITA

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

5 jam lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

2 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

2 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

3 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

7 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

7 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya