TEMPO Interaktif, Jakarta: Tunggakan dana reboisasi hutan tanaman industri (HTI) patungan yang belum dibayarkan hingga 31 Maret mencapai Rp 986 miliar. PT Surya Hutani Jaya merupakan pengemplang terbesar dengan tunggakan mencapai Rp 165,26 miliar atau sekitar 17 persen dari total pinjaman tersebut. Data yang diperoleh Tempo menunjukkan, selain Surya Hutani Jaya, masih ada sejumlah perusahaan yang menunggak lebih dari Rp 40 miliar. Perusahaan itu adalah PT ITCI Hutani Manunggal, yang menunggak Rp 92,65 miliar. Disusul PT Tanjung Redeb Hutani (Rp 80,9 miliar), PT Kiani Hutani Lestari (Rp 51,77 miliar ), dan PT Inhutani V (Rp 44,2 miliar). Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan Wandojo Siswanto mengungkapkan tunggakan itu merupakan utang lama dana reboisasi. Sebab, sejak 2002, pemerintah tak lagi memberikan pinjaman serupa. Sebelum krisis ekonomi 1997, pemerintah memberikan pinjaman dana reboisasi Rp 2,417 triliun kepada 92 perusahaan HTI patungan. Dari jumlah ini, Rp 960 miliar berbentuk penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan negara bidang kehutanan, pinjaman dengan bunga nol persen sebesar Rp 1,139 triliun, dan pinjaman dana reboisasi dengan bunga komersial Rp 318 miliar. ewo raswa
Berita terkait
Reboisasi 33.800 Bibit Pohon, Telkom Dukung Pemulihan Lahan Kritis
2 hari lalu
Sepanjang 2023, Telkom telah melaksanakan pemulihan lahan kritis di 4 provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggarkan Rp 1,9 Triliun untuk Reboisasi Lahan di 2020
3 Februari 2020
Jokowi menganggarkan dana hingga Rp 1,9 triliun untuk program reboisasi di berbagai lahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Kepala BNPB Bahas Reboisasi Akar Wangi di Helikopter
5 Januari 2020
Jokowi langsung memerintahkan Doni menanam veriviter di area gundul, terutama di lokasi longsor.
Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan, Pemda Belum Maksimal Gunakan Dana Reboisasi
28 September 2019
Peneliti Kemenkeu, Joko Tri Haryanto mengatakan pemerintah daerah bisa menggunakan dana reboisasi untuk program pencegahan kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Izinkan Dana Reboisasi Dipakai Mengatasi Kebakaran Hutan
19 September 2019
Kementerian Keuangan memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) DR (Dana Reboisasi) dapat digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaDana Reboisasi Rp 64 Miliar Mengendap di Kas Pemerintah
7 Mei 2015
Dana reboisasi semestinya bisa digunakan untuk memperbaiki alam Mentawai yang rusak.
Baca SelengkapnyaSuku Anak Dalam Kirim Surat Protes ke Bank Jerman
13 Mei 2013
Suku Anak Dalam Jambi memprotes perusahaan rekanan Indonesia-Jerman.
Baca SelengkapnyaPenagihan Tunggakan Utang Reboisasi Diserahkan ke Menkeu
15 Juni 2011
Bila perusahaan-perusahaan tersebut tidak juga melunasi utang, maka izin pengelolaan hutan mereka akan dicabut.
Baca SelengkapnyaUtang Penunggak Dana Reboisasi Tak Akan Diputihkan
14 Juni 2011
Kasus pengemplang pajak dengan kasus penunggakan dana reboisasi tidak dapat ditindak dengan cara yang sama.
Baca SelengkapnyaPuluhan Perusahaan Masih Menunggak Utang Dana Reboisasi
11 Januari 2011
Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai lalai mengembalikan pinjaman.
Baca Selengkapnya
