Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2016 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2016. Jokowi menyinggung soal lembaga-lembaga peradilan yang terus memperkuat kinerjanya.TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintah tak berpihak pada rakyat. Menurut dia, pemerintah salah memaknai pembangunan infrastruktur yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
"Pembangunan harus berorientasi kepada rakyat, bukan infrastruktur. Kalau mau berorientasi rakyat, maka harus ada pembangunan masyarakat," kata Fadli seusai sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 16 Agustus 2016.
Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah. Presiden mengatakan tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan dengan fokus menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Jokowi menyebutkan sejumlah proyek seperti percepatan pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer, dan jembatan sepanjang 16.246 meter. Pada 2016, Jokowi melanjutkan, target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 kilometer dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 meter bisa dituntaskan.
Menurut Fadli, pemerintah salah orientasi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan percepatan pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan manusia melalui sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. "Pembangunan infrastruktur diterjemahkan salah seolah-olah hanya membangun jalan dan jembatan," katanya.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tak berdampak pada kehidupan masyarakat. "Yang diuntungkan adalah industri otomotif, kapal besar, dan multinational corporation," katanya.
