Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Maret 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengusulkan pemangkasan anggaran sebanyak Rp 2,1 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono mengatakan dana tersebut berasal dari sisa tender Rp 2 triliun dan proyek pekerjaan yang belum dilelang senilai Rp 100 miliar.
"Itu enggak masalah kalau dipangkas, karena tak menimbulkan dampak pembangunan yang sudah berjalan," ucap Taufik, Jumat, 12 Agustus 2016. Menurut dia, usul tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Menurut Taufik, jika pemangkasan anggaran diambil dari alokasi dana proyek pekerjaan yang sudah berjalan, hal itu akan berpeluang bermasalah, karena pemerintah harus merevisi alokasi dana proyek.
"Agak rumit nanti, kami harus bicara dengan kontraktor karena berkonsekuensi hukum," ujarnya.
Pemangkasan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Kementerian Pekerjaan Umum setelah Presiden Jokowi memerintahkan penghematan anggaran sebesar Rp 50,02 triliun pada Mei 2016. Saat itu Kementerian memotong anggaran sebesar Rp 8,495 triliun dari sisa lelang, penghematan belanja operasional, dan proyek pekerjaan yang belum dilelang.
