Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan dalam acara "Talkshow Perempuan dan Inovasi" di Gedung Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 26 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifar Indar Parawansa berharap tak akan ada lagi pemotongan bagi kementeriannya. Dana bantuan sosial dipastikan terganggu jika tahun depan anggaran Kementerian Sosial kembali dipangkas. "Anggaran Kemensos 90 persen untuk bansos-bansos, jadi pasti akan terkurangi (kegiatan bansos)," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016.
Kementerian juga banyak memayungi kebijakan Presiden. Salah satunya, program perlindungan anak dan rehabilitasi korban kekerasan. Salah satu contoh dampak efisiensi, kata Khofifah, ialah pemotongan paket rehabilitasi. "Jadi mudah-mudahan bisa terjaga."
Hal tersebut merespons pernyataan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang bakal mengkaji opsi pemangkasan anggaran untuk menekan defisit anggaran akhir tahun. Pos-pos yang menjadi sasaran adalah belanja kementerian dan lembaga serta transfer dana ke daerah. “Kami akan efisiensi baik belanja K/L dan mencoba seperti konversi dana alokasi umum,” katanya.
Konversi dana alokasi umum bertujuan menggenjot penggunaan anggaran ke sektor produktif bukan konsumtif. April lalu, pemerintah pusat memberikan sanksi kepada daerah dengan mengkonversi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dari tunai ke obligasi atau surat utang negara (SUN).
Anggaran belanja Kementerian Sosial dipotong Rp 1,6 triliun dari total Rp 50 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Khofifah mengatakan dampaknya sangat besar kepada penyaluran bantuan sosial. "Kegiatan bansos sudah pasti berkurang, seperti asistensi lanjut usia, asistensi penyandang disabilitas berat, bansos untuk anak telantar pun berkurang," tuturnya.
Salah satu contoh kegiatan yang menjadi terbatas ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian menargetkan 6 juta keluarga menerima PKH tahun ini. Sebanyak 3,5 juta keluarga menerima empat kali pencairan, sementara sisanya menerima dua kali pencairan. "Tapi, karena ada efisiensi Rp 1,6 triliun, sebanyak 2,5 juta keluarga penerima baru PKH hanya menerima sekali bansos pada November 2016," ucap Khofifah.
Untuk membantu program bantuan sosial, Khofifah mengandalkan bantuan pihak dari luar negeri dan lembaga lain yang bersedia. "Salah satunya Jepang yang sudah ingin membantu Indonesia.”
