TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan apresiasinya atas minat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 1 Agustus 2016.

"Kemarin Jumat saya diberi tahu, 'Pak, yang hadir 5 ribu orang'. Tadi saya diberi tahu, 'Pak, sekarang yang hadir 10 ribu orang'. Saya sampai cek ke belakang, benar nggak sih ini jumlahnya? Ternyata sampai belakang memang penuh," ujar Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sosialisasi.

Baca: Peserta Amnesti Pajak Jangan Tunggu Akhir September

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani pun menyatakan hal yang sama. Menurut dia, pada empat sosialisasi sebelumnya yang digelar Apindo, terdapat lebih dari 10 ribu peserta yang hadir. "Hari ini, lagi-lagi ada 10 ribu peserta. Bahkan di luar, ada 2 ribu orang yang tidak bisa masuk dan sempat bersitegang dengan petugas," katanya.

Menurut Hariyadi, antusiasme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memang ingin mensukseskan program tax amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah. "Partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat luas juga ditunjukkan melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan daIam rangkaian sosialisasi kemarin."

Hariyadi pun berharap, dengan sosialisasi ini, tujuan program tax amnesty dapat terwujud, yakni untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Sosialisasi kebijakan pengampunan pajak merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak," ujarnya.

Hari ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kembali menyelenggarakan sosialiasi program pengampunan pajak atau tax amnesty yang terakhir. Sosialisasi ini diikuti oleh para pelaku usaha, seperti pelaku industri padat modal dan padat karya, industri jasa, pedagang besar, menengah, dan kecil, serta masyarakat Iuas.

Baca: Rapat di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Bahas Tax Amnesty

Dalam sosialisasi kali ini, para menteri dan kepala lembaga hadir. Di jajaran depan, tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga rencananya akan mengisi dialog mengenai kebijakan tersebut bersama beberapa pimpinan negara lainnya yang mendukung program ini.

ANGELINA ANJAR SAWITRI