TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tak terpengaruh dengan angka deklarasi dan repatriasi pengampunan pajak yang masih kecil. Menurut Presiden Jokowi, pengusaha membutuhkan waktu untuk siap dan mau menggunakan fasilitas program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Pengusaha itu kan perusahaannya enggak hanya satu. Ada yang satu orang punya lima perusahaan, sepuluh perusahaan, bahkan ada yang memiliki seratus perusahaan. Itu butuh waktu, belum ke konsultan pajak," ujar Presiden Jokowi dalam sosialisasi tax amnesty, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2016.

BACA: Peserta Amnesti Pajak Jangan Tunggu Akhir September

Pemerintah menetapkan target dari kebijakan ini adalah pemasukan hingga Rp 165 triliun pada 2017. Namun, hingga berita ini ditulis, posisi saat ini masih jauh dari yang ditargetkan. Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, komposisi uang yang sudah ditebus baru mencapai Rp 91 miliar dari total harta Rp 4,12 triliun.

Presiden Jowi mengaku sudah mendatangi sejumlah pengusaha kecil, menangah, dan besar, untuk memastikan kapan kira-kira UU Pengampunan Pajak menunjukkan hasilnya. Mendengar tiap pengusaha membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 minggu, dia optimistis hasil kebijakannya tampak di akhir Agustus atau paling lambat awal September.

BACA: Peserta Tax Amnesty Terbanyak dari Warga Jakarta Pusat

Untuk mengantisipasi lonjakan deklarasi dan repatriasi September nanti, Presiden Jokowi mengatakan sudah meminta Dirjen Pajak menyiapkan para petugas pajak yang andal. Ia beranggapan waktu 2-3 minggu cukup untuk bersiap-siap. "Makanya pekan lalu saya kumpulkan petugas pajak yang bisa menerangkan dengan baik, bisa tersenyum, bisa merangkul orang sehingga semua akan sadar bahwa membayar pajak itu untuk negara."

Terkait dengan rencana antisipasi jika negara lain mencoba menghalangi proses deklarasi dan repatriasi dari pengusaha yang menyimpan dananya di negeri mereka, Presiden Jokowi mengatakan bahwa strategi selalu disiapkan. Namun, Presiden Jokowi tidak mengungkapkan apa strategi tersebut.

BACA: Dana Repatriasi Tax Amnesty Sudah Terkumpul Rp 579 Miliar

"Sudah saya sampaikan, di sana ada strategi, di sini juga ada strategi. Asalkan petugas pajak atau Dirjen Pajak bisa mengantisipasi, Kementerian Keuangan bisa menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan yang baik, sesuai dengan situasi di lapangan, saya kira enggak akan ada masalah," ujar Presiden Jokowi.

ISTMAN MP

BACA JUGA
Fethullah Gulen Siap Digantung Jika Tuduhan Erdogan Terbukti
Ahok: Tiap Calon Gubernur Bakal Bongkar Borok Lawannya