Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan perbankan untuk mewaspadai risiko kenaikan rasio kredit macet (NPL) di semester II 2016. Hal ini diungkapkan Agus, sebab pada diskusi forum negara-negara G-20 beberapa waktu lalu masih terlihat tren kesulitan dan melemahnya kondisi keuangan korporasi, khususnya dalam memenuhi pinjaman luar negeri.
"Di perbankan cukup banyak mengalami tantangan, tapi secara umum masih dalam kondisi baik," ujar Agus, di Kompleks Bank Indonesia, Jumat, 29 Juli 2016.
Menurut Agus, perbankan Indonesia kini sudah cukup melakukan antisipasi sebagai respon dari kenaikan rasio NPL yang terakhir menembus level 3 persen (gross) atau 1,6 persen (nett). Untuk itu, tak perlu ada kekhawatiran berlebihan akibat kenaikan NPL itu. "Kalau permintaan membaik, ini akam membuat pertumbuhan kredit membaik."
Agus menambahkan pertumbuhan kredit pada Juni lalu masih berada di level 8,9 persen. Namun dia optimistis adanya aliran dana hasil repatriasi pengampuan pajak (tax amnesty) yang disalurkan ke sektor finansial dan sektor riil akan dapat mendongkrak pertumbuhan kredit hingga akhir tahun nanti. "Tax amnesty mulai jalan, tambahan ke kredit bisa dua persen," katanya.
Sementara itu, pertumbuhan simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) baru berada di kisaran 6-7 persen per Juni lalu. Agus memperkirakan pada semester II nanti pertumbuhan kredit bisa memcapai 10-11 persen. "Ini juga karena langkah pencairan anggaran, pengembangan infrastruktur nanti akan didukung pertumbuhan kredit sektor swasta," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad juga mengatakan peningkatan NPL tersebut masih disebabkan oleh performa kredit sejumlah sektor riil yang belum pulih.
"Saya kira enggak ada perkembangan yang baru kecuali sektor-sektor lama seperti bidang pertambangan," katanya, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta, kemarin.
Meski demikian, Muliaman berujar perbankan telah mengantisipasi hal itu dengan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) agar lebih kuat. "Jadi saya pikir semua masih dalam kondisi terkendali, tidak mengkhawatirkan."
