India Bangun Pembangkit Listrik dari Gula di Maluku

Reporter

Rabu, 27 Juli 2016 07:00 WIB

Ilustrasi gula pasir. ANTARA/Adhitya Hendra

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan India, Madhucon Sugar and Power Industries Ltd bakal berinvestasi US$150 juta di Provinsi Maluku. Perusahaan berencana membuka pabrik gula, etanol, dan membangun power plant 25 megawatt (MW) di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku.

Nama Krishnaiah, Direktur Utama Madhucon Sugar and Power Industries Ltd mengatakan investasi untuk membangun pabrik gula tidak lepas dari upaya pemerintah yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai lokasi potensial untuk pabrik gula.

"Pemerintah sangat mendukung dan salah satu lokasinya nanti di Saumlaki," ujarnya di Ambon, Selasa (26 Juli 2016).

Baca juga: Cerita Luhut & Kisah Salah Tebak Sepatu Cibaduyut Jokowi

Krishnaiah mengklaim perseroan telah memiliki pengalaman panjang dalam memproduksi gula, etanol, yang terintegrasi dengan pembangkit listrik . Untuk di Saumlaki, perseroan berencana membangun pabrik dalam dua fase, masing-masing pabrik lengkap dengan pembangkit listrik sebesar 25 MW.

Menurutnya, realisasi investasi dapat segera dilakukan setelah mengantongi izin prinsip dan perizinan lainnya. Selaku investor, Madhucon berharap kinerja perizinan satu pintu lebih optimal untuk memudahkan semua proses perizinan baik di tingkat daerah ataupun pusat.

Krishnaiah menambahkan proses pembangunan pabrik mulai dari persiapan lahan untuk tanaman tebu, membangun pabrik, hingga mulai beroperasi direncanakan selama 36 bulan (3 tahun). Setelah beroperasi, gula akan dipasarkan di daerah Maluku, Sulawesi Utara, dan Papua sementara listrik akan dijual kepada PLN.

"Kami harapkan bisa menjual ke PLN karena konsumsi untuk pabrik kami hanya sekitar 5MW, sehingga 20MW bisa dijual ke PLN," tambahnya.

Syukur Iwantoro, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, menuturkan pemerintah akan membantu mendampingi investor untuk mengurus perizinan. Kementerian Pertanian akan membantu investor jika mengurus perizinan di pusat, sementara Gubernur akan membantu untuk perizinan pada level daerah.

“Kami akan mendampingi dan membantu semua perizinan baik di BKPM ataupun di daerah,” tegasnya.

Said Assagaff, Gubernur Maluku, mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan investor yakni 30.000 ha. Lahan itu merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) seluas 20.000 ha dan lahan areal penggunaan lain (APL) atau milik masyarakat. "Sehingga nanti intinya 20.000 ha dan plasmanya 10.000 ha," jelasnya.

Said menuturkan lahan yang disediakan sangat sesuai untuk tebu karena telah dilakukan penelitian. Hingga sejauh ini, jelasnya, banyak investor telah menyatakan minat tetapi Madhucon memberikan output lebih berupa pembangkit listrik.

Menurutnya, kebutuhan listrik di Maluku akan terus meningkat, apalagi jika pemerintah mulai menggarap Blok Masela yang diproyeksi menyerap hampir 600.000 tenaga kerja.

Kota Ambon dengan sekitar 300.000 penduduk saat ini mengkonsumsi listrik sebesar 60 MW, sehingga kehadiran pembangkit listrik baru sangat penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Maluku ke depan. “Kami akan membangun banyak cold storage di sana dan itu membutuhkan banyak listrik," tambahnya.

Said menuturkan kehadiran investasi di Saumlaki akan membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saat ini, Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan sebanyak 27%. "Sehingga saya minta pemerintah kabupaten untuk serius mendampingi investor yang serius mau masuk ke Saumlaki," ucapnya.



BISNIS.COM

Berita terkait

Erick Thohir Berharap Revitalisasi Industri Gula Penuhi Kebutuhan Nasional Jangka Panjang

10 Oktober 2022

Erick Thohir Berharap Revitalisasi Industri Gula Penuhi Kebutuhan Nasional Jangka Panjang

Erick Thohir mengungkapkan revitalisasi industri gula dapat memenuhi kebutuhan gula nasional.

Baca Selengkapnya

Badan Pangan Nasional Buat Regulasi Atur Tata Kelola Gula

4 Agustus 2022

Badan Pangan Nasional Buat Regulasi Atur Tata Kelola Gula

Badan Pangan Nasional akan membuat regulasi tata-kelola gula untuk memperkuat industri gula nasional.

Baca Selengkapnya

Lebih dari 50 Persen Pasokan Gula RI Masih Tergantung Impor

4 Agustus 2022

Lebih dari 50 Persen Pasokan Gula RI Masih Tergantung Impor

Badan Pangan Nasional mencatat kebutuhan total gula secara nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun.

Baca Selengkapnya

Keluhkan Kelangkaan Gula Rafinasi, Pelaku Industri Surati Gubernur Jawa Timur

8 Maret 2021

Keluhkan Kelangkaan Gula Rafinasi, Pelaku Industri Surati Gubernur Jawa Timur

Pelaku industri makanan dan minuman Jawa Timur menyurati Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan kelangkaan gula rafinasi.

Baca Selengkapnya

Awasi Distribusi Gula, Mendag Gandeng Satgas Pangan dan DPR

11 April 2020

Awasi Distribusi Gula, Mendag Gandeng Satgas Pangan dan DPR

Mendag Agus Suparmanto bersama Satgas Pangan dan Komisi VI DPR secara intensif mengawasi industri gula.

Baca Selengkapnya

Faktor Cuaca dan Lahan, Produksi Gula Diprediksi Tak Capai Target

13 Februari 2020

Faktor Cuaca dan Lahan, Produksi Gula Diprediksi Tak Capai Target

Asosiasi Gula Indonesia memperkirakan produksi gula tahun ini turun 10 persen dibandingkan 2019.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertanian Adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers

9 September 2019

Kementerian Pertanian Adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers

Laporan investigasi Majalah Tempo edisi 9-15 September 2019 bertajuk "Gula-Gula Dua Saudara" dinilai menyudutkan Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

Mendag Ancam Cabut Izin Pabrik yang Jual Gula Rafinasi ke Pasar

6 Agustus 2019

Mendag Ancam Cabut Izin Pabrik yang Jual Gula Rafinasi ke Pasar

Menteri Perdagangan Enggarsito Lukita mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menyalahgunakan produksi gula rafinasi dengan dijual bebas ke pasar

Baca Selengkapnya

Jika Ditugasi Impor Gula Mentah, PTPN X Siap

1 Juli 2019

Jika Ditugasi Impor Gula Mentah, PTPN X Siap

Impor gula mentah itu dilakukan guna memenuhi konsumsi gula kristal putih (GKP).

Baca Selengkapnya

APTRI Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berpihak pada Petani Tebu

29 Juni 2019

APTRI Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berpihak pada Petani Tebu

APTRI meminta Presiden Jokowi pilih menteri yang memahami petani tebu karena saat ini industri gula sudah kritis.

Baca Selengkapnya