19 Perusahaan Sekuritas Sosialisasikan Tax Amnesty di BEI

Reporter

Jumat, 22 Juli 2016 17:34 WIB

Stan "Yuk Tanya Amnesty Pajak" yanh didirikan di main hall Bursa Efek Indonesia masih sepi pengunjung, 22 Juli 2016. Tempo/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 19 stan milik perusahaan efek (sekuritas) didirikan di main hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Stan-stan tersebut mengkampanyekan program "Yuk Tanya Amnesty Pajak."

Perusahaan sekuritas itu nantinya akan menggelar sosialisasi dan kampanye untuk menarik dana hasil tax amnesty. Dana tersebut akan dikelola di berbagai instrumen investasi saham yang diinginkan oleh investor pengampunan pajak yang telah mendeklarasikan asetnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio telah menyampaikan keberadaan stan-stan sekuritas ini saat rapat dengar pendapat dengan komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, 20 Juli 2016. “19 gateway perusahaan efek kami wajibkan buka booth di bursa selama sebulan, Senin-Sabtu kita akan kampanyekan yuk tanya amnesti pajak,” ujar Tito.

Berdasarkan pantauan Tempo, ke-19 stan yang telah didirikan itu di antaranya adalah PT Sinarmas Sekuritas, PT Panin Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT RHB Securities Indonesia, PT Daewoo Securities Indonesia, PT CLSA Indonesia, PT ‎Trimegah Securities Tbk, dan PT Bahana Securities.

Kemudian ada PT Indo Premier Securities, PT UOB Kay Hian Securities, PT BNI Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT Danpac Sekuritas, PT Panca Global Securities Tbk, PT Mega Capital Indonesia PT Pratama Capital Indonesia, PT Capital Financial Indonesia Tbk, PT Danpac Sekuritas, PT Pacific Capital, dan PT MNC Securities.

Seharusnya stan tersebut diresmikan sejak kemarin. Namun menyusul pemberitahuan dari Bursa Efek jika Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK tidak hadir, maka peresmian stan tersebut ditunda. Akibatnya hingga hari ini sejak perdagangan di Bursa dibuka pukul 09.00 hingga pukul 12.12 belum terlihat calon peserta program pengampunan pajak yang hadir di Main Hall BEI untuk berkonsultasi.

Selain stan perusahaan sekuritas nantinya juga didirikan stan dari kantor pajak dan KSEI. Tito menuturkan, dana yang disimpan tidak dapat keluar dan di-lock dalam jangka waktu minimal tiga tahun. "Karena itu bagi masyarakat yang masih bingung mengenai sistem lock tersebut dapat mendatangi bursa efek untuk mendapatkan penjelasan," kata Tito.

DESTRIANITA

Berita terkait

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

8 April 2023

Terpopuler: Kementerian ESDM soal Kebocoran Dokumen, Rincian Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-20

Kementerian ESDM angkat bicara soal ramainya pemberitaan soal bocornya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

7 April 2023

Terkini: Pelaporan Program Tax Amnesty Diperpanjang, Teten Minta Data Penjual Pakaian Bekas Impor

Ditjen Pajak merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka program tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

7 April 2023

Ditjen Pajak Perpanjang Waktu Pelaporan Program Tax Amnesty hingga 31 Mei, Ini Alasannya

Ditjen Pajak Kemenkeu merelaksasi batas waktu penyampaian laporan realisasi repatriasi dan/atau investasi wajib pajak dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty hingga 31 Mei.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

1 Maret 2023

Kemenkeu Rilis Sukuk Seri PBS035 untuk Peserta Tax Amnesty, Ini Besaran Imbal Hasilnya

Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara seri PBS035 sebesar Rp156,522 miliar.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

31 Juli 2022

Staf Khusus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Tidak Ada Lagi Tax Amnesty

Yustinus Prastowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Baca Selengkapnya

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

2 Juli 2022

Negara Asal Deklarasi dan Repatriasi Harta, Sri Mulyani: Pertama dan Mayoritas Tetap di Singapura

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat 15 negara asal deklarasi dan repatriasi harta bersih yang mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS)

Baca Selengkapnya