Menteri Susi Pudjiastuti, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 15 April 2016. Permintaan ini karena Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, belum memberikan rekomendasi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meluncurkan program asuransi untuk nelayan pada Agustus 2016. Asuransi ini diharapkan dapat membuat nelayan lebih mandiri dalam meningkatkan produktivitas penangkapan.
“jadi Bu Menteri inginnya bagaimana ke depan nelayan itu bisa mandiri. (Asuransi ini--) preminya sangat murah dan benefitnya sangat luar biasa,” ucap Direktur Kenelayanan, Syafril Fuzi di Gedung Mina Bahari III pada Kamis, 21 Juli 2016
Saat ini, KKP tengah mencari premi yang terbaik dan termurah untuk asuransi nelayan ini. Dana sebesar Rp 250 miliar telah disiapkan KKP, untuk premi asuransi bagi satu juta orang nelayan.
Asuransi tersebut kelak bisa dicairkan di kabupaten serta kota tempat tinggal nelayan tersebut. Selain itu para nelayan ini juga akan diberikan kartu asuransi dan penjelasan mengenai hak yang akan mereka dapatkan sebagai pemegang kartu.
Risiko yang akan ditanggung oleh asuransi ini termasuk kematian karena kecelakaan, kematian alamiah saat bekerja dan pengobatan kecelakaan saat bekerja.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
13 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
