Pemkot Kendari Dorong Warga Berwirausaha Olahan Ikan Laut

Reporter

Senin, 18 Juli 2016 23:00 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong warga setempat terutama para istri dan keluarga untuk berwirausaha olahan ikan laut.

"Usaha pengolahan ikan memiliki potensi untuk dapat menjadi sumber penghasilan alternatif baru bagi warga khususnya keluarga nelayan," kata kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendari, Agus Salin Safrullah di Kendari, Minggu (17 Juli 2016).

Ia mengatakan, pihaknya senantiasa memberikan dorongan dalam bentuk pelatihan wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

"Wirausaha bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga kami menganggap perlu memberikan bekal pendidikan dan pelatihan kewirausahaan," katanya.

Menurutnya, berbagai olahan ikan yang dikembangkan oleh warga dalam bentuk kelompok diantaranya abon ikan, krupuk ikan, ikan asap, ikan kering dan lain-lain.

"Olahan itu sangat menjanjikan secara ekonomi dan didukung ketersediaan bahan baku yang melimpah," katanya.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa produk yang dihasilkan bisa menjadi ikon daerah yang bisa menjadi daya tarik wisata yang pada akhirnya mendatangkan kesejahteraan masyarat.


ANTARA

Berita terkait

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

10 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

21 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

40 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

40 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

40 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

41 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

41 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Banjir Bandang Rendam 715 Rumah di Kendari, Satu Orang Meninggal Dunia

52 hari lalu

Banjir Bandang Rendam 715 Rumah di Kendari, Satu Orang Meninggal Dunia

Banjir bandang di Kota Kendari merendam 715 rumah sejauh ini. Satu orang meninggal dunia akibat air bah tersebut.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

54 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya