Isu Brexit Tak Pengaruhi Hubungan Dagang Indonesia-Inggris

Reporter

Jumat, 24 Juni 2016 14:08 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan laporan pandangan pemerintah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit terhadap sektor keuangan Indonesia hanya sementara. Ia yakin Brexit juga tak akan mengganggu hubungan perdagangan Inggris-Indonesia. "Semua gejala di sektor keuangan akan bersifat temporer, dalam perdagangan enggak ada isu sama sekali," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.

Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa langsung mengguncang ekonomi negara tersebut. Mata uang Inggris, pound sterling, langsung anjlok. Reuters menyatakan nilai pound sterling kini menjadi US$ 1,3525. Nilai ini disebut-sebut sebagai titik terendah pound sterling sejak 1985.

Berita Menarik: Ekonom: Brexit, Rupiah Bisa Sampai 13.600

Menurut Bambang, Brexit bakal mempengaruhi pasar keuangan secara global hingga pasar menemukan keseimbangan. "Dalam beberapa hari ke depan nilai tukar, indeks harga saham gabungan, dan surat utang negara mengalami pressure," kata dia.

Kendati demikian, Bambang menilai, limbungnya perekonomian akibat Brexit tak seberat saat krisis ekonomi di Yunani. Sebab, Yunani telah menggunakan mata uang euro dan kondisi perekonomian dalam negerinya sedang memburuk, sedangkan kondisi ekonomi di Inggris saat ini masih stabil.

Baca: Isu Brexit, Menkeu Berharap Inggris Tak Keluar dari Uni Eropa

Salah satu penyebab Uni Eropa kehilangan Inggris, Bambang melanjutkan, adalah tingkat produk domestik bruto Inggris terbesar kedua setelah Jerman. Walhasil, Uni Eropa diprediksi akan kehilangan daya tawarnya. "Kekuatan Uni Eropa sebagai kelompok ekonomi berkurang dan kehilangan potensi yang dia bina dengan negara lain."

Di sektor perdagangan, rencananya pemerintah akan menjalin perdagangan dengan Inggris secara bilateral. Sebelumnya, Indonesia telah menjalin perjanjian dengan Uni Eropa dalam CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan FTA (Free Trade Agreement). "Inggris sebagai negara tidak bubar. Hal ini cuma berkaitan dengan Uni Eropa, sehingga Inggris tak perlu mengikuti keputusan Brussels," kata Bambang.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

23 jam lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

2 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

2 hari lalu

Bambang Brodjonegoro Menjadi Komisaris Independen Astra

PT Astra International Tbk. (ASII) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

7 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

8 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

9 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

29 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

40 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

49 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

52 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya