TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, data pangan yang digunakan pemerintah sebagai basis pengambilan kebijakan tidak akurat. Hal ini terungkap dari hasil audit kebijakan kinerja pangan nasional dan implementasinya.
"Data yang tak berkualitas membuat kebijakan pemerintah soal pangan jadi tak efektif, terutama soal impor," kata anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, dalam pertemuan koordinasi kebijakan pangan nasional bersama Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan sejumlah kepala daerah di kantor BPK, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.
Audit terhadap kebijakan pangan ini dilakukan BPK dengan latar belakang gejolak harga pangan di awal Ramadan lalu. Menurut Rizal, tingginya harga kebutuhan pokok kerap diatasi dengan impor komoditas. "Kami ingin melihat apakah kebijakan ini tepat atau sebaliknya."
BPK menyoroti data konsumsi beras nasional yang tak akurat. "Ada beberapa perbedaan angka konsumsi per kapita per tahun." Pemerintah menyatakan angka konsumsi mencapai 139,15 kilogram/kapita/tahun. Sedangkan prognosa Badan Ketahanan Pangan (BKP) 124,89 kilogram/kapita/tahun.
BPK juga menemukan indikasi masalah dalam proses pengambilan keputusan impor beras. "Kami menilai, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2014 soal Ketentuan Impor Beras tak selalu berkaitan dengan angka produksi beras nasional."
Lalu, data stok Bulog sebagai salah satu pemicu rasionalisasi impor beras yang digunakan dalam rapat koordinasi terbatas pemerintah belum memperhitungkan stok cadangannya.
"BPK bukannya anti-impor, tapi datanya harus akurat dan pengambilan keputusan impor harus dilakukan atas dasar yang kuat," ujar Rizal. "Impor pangan harus transparan dan akuntabel."
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sebetulnya tahun lalu pemerintah tak mendatangkan beras dari negara lain. "Untuk kali pertama kami tidak impor, padahal dilanda kekeringan parah." Dia menyebut, produksi beras nasional saat ini sudah mencukupi, bahkan surplus.
BPS, kata dia, mengatakan produksi beras nasional naik 4 juta ton atau 6,3 persen. "Total ada 9,6 juta ton beras di lapangan. Jadi stok beras aman."
Adapun Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyebut, keputusan impor bahan pangan selalu diputuskan dalam forum bersama Menteri Koordinator Perekonomian. "Data dan pertimbangan yang digunakan pasti sudah dibahas dengan saksama."
Soal impor komoditas pangan lain, dia menyebut, hal itu dilakukan untuk menjaga stok dan harga komoditas yang produksinya rendah. "Kami tak berniat mematikan petani."
PRAGA UTAMA
Berita terkait
Di Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi
9 hari lalu
APEC Workshop ini diikuti oleh para delegasi negara di kawasan Asia Pacifik.
Baca SelengkapnyaHarga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024
13 hari lalu
Harga komoditas pangan seperti daging, telur, cabai, dan garam turun pada Senin, 15 April 2024.
Baca SelengkapnyaID FOOD Beberkan Cadangan Pangan Pemerintah: Stok Aman selama Libur Lebaran
16 hari lalu
Holding BUMN Pangan ID FOOD memastikan ketersediaan pasokan pangan selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaPLN dan BNI Gelar Paket Sembako Murah untuk Ojol dan Masyarakat Umum
20 hari lalu
PLN dan BNI menghadirkan 1.500 paket sembako harga murah Rp 59 ribu untuk pengemudi Ojol dan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaMenjelang Lebaran, Harga Daging dan Cabai Kian Melonjak
21 hari lalu
Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024, sejumlah harga bahan pokok kian melonjak. Per 7 April 2024, Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mencatat harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih masih naik.
Baca SelengkapnyaAnalis: Potensi Inflasi Masih Berlanjut, Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Makin Anjlok
24 hari lalu
Analis Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini makin merosot menyentuh level Rp 15.910 sampai Rp 15.960.
Baca SelengkapnyaEmiten Pupuk SAMF Cetak Laba Bersih Rp 420,07 M, Melejit 21 Persen
26 hari lalu
Emiten pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. mencetak laba bersih tahun berjalan senilai Rp 420,07 miliar sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember
32 hari lalu
Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaHarga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi
33 hari lalu
Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
33 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya