TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah enggan menunggu terlalu lama pengerjaan proyek jalan tol yang mangkrak. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut lantaran perusahaan swasta yang ditugasi tak sanggup meneruskan. "Konsesi sudah diberikan, tapi tidak dikerjakan. Ya ambil lagi, memang milik kami," kata Jokowi di ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 21 Juni 2016.
Ada empat ruas jalan tol yang pengerjaannya terlunta-lunta. Jalan tol itu ialah ruas Bogor-Sukabumi (54 km), Cimanggis-Cibitung (26 km), Depok-Antasari (23 km), dan jalan layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (21 km).
Proyek ruas jalan tol Bogor-Sukabumi, menurut Jokowi, sudah empat kali dilakukan peletakan batu pertama dan mulai dikerjakan pada 1997. Namun hingga kini tak ada perkembangan nyata. Sedangkan ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung disebut-sebut sudah tertunda sejak 2006.
Sejak pagi hingga sore, Presiden Jokowi bersama rombongan mendatangi keempat ruas jalan tol itu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno ikut mendampingi kunjungan kerja itu.
Ia menyatakan persoalan utama tertundanya proyek jalan tol ini adalah pembebasan lahan. Seperti ruas Cimanggis-Cibitung, di mana lahan yang dibebaskan baru 0,7 persen. Kini, berbekal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah berharap bisa mengatasi hambatan itu.
Kendati harus berhadapan dengan pengadilan, pemerintah yakin proyek tersebut tetap berjalan. Jokowi menuturkan pembangunan jalan bertujuan melayani kepentingan publik. Proyek harus berjalan agar kemacetan yang sering terjadi di jalan tol bisa terurai. "Target 2018 bisa selesai," ucapnya.
Untuk dana kompensasi, pemerintah sudah menyiapkannya pada tiap proyek jalan tol. Khusus jalan tol Cimanggis-Cibitung, dana pengganti lahan yang disiapkan sebesar Rp 1,5 triliun.
