Tuban dan Bojonegoro Keberatan Pemerintah Impor Daging Sapi

Reporter

Selasa, 21 Juni 2016 05:20 WIB

Ilustrasi daging sapi Australia. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Tuban - Pemerintah Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan, tidak setuju pemerintah pusat mengimpor daging sapi beku untuk kebutuhan Lebaran 2016. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tuban Pipin Dwi Larasati mengatakan daging sapi impor dengan harga Rp 70 ribu per kilogram bakal membuat tata niaga sapi kacau.

Pipin menuturkan stok sapi di Tuban melimpah dan siap menyuplai ke daerah lain. Jika pemerintah jadi mengimpor daging sapi, peternak bakal merugi. “Kasihan peternak,” ujar Pipin, Senin, 20 Juni 2016. Menurut dia, populasi sapi di Tuban sebanyak 324.937 ekor dan masuk peringkat kedua terbanyak di seluruh Jawa Timur. Tuban salah satu kabupaten yang mampu menyuplai kebutuhan daging, baik di Jawa Timur sendiri maupun Jawa Tengah dan Jakarta.

Adapun juru bicara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, berujar, impor daging sapi oleh pemerintah sedikit-banyak akan berdampak pada peternak di Lamongan. “Dampaknya ke peternak,” katanya.

Di Lamongan, kata dia, sapi merupakan aset masyarakat. Dari memelihara hingga menjual, masyarakat bisa mendapat keuntungan. Populasi sapi di Lamongan pun, kata dia, terus meningkat. "Pada 2015, ada 12.255 ekor sapi. Populasi sapi menyenangkan,” tuturnya.

Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan kehadiran daging sapi impor akan membuat usaha peternakan menjadi kolaps. Menurut dia, impor daging sudah tidak diperlukan karena harga daging di pasaran Rp 92 ribu per kilogram. "Harga daging sudah stabil, mengapa impor?" ucapnya.

Jika pemerintah jadi mengimpor daging sapi, Suyoto berupaya agar daging itu tidak masuk Bojonegoro. Dia juga memberikan laporan ke pusat tentang kondisi dan dampak para peternak di Bojonegoro jika ada daging impor. “Ingat, daging impor itu kebutuhan sesaat saat Lebaran,” katanya.

Sebelumnya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia diizinkan mengimpor karkas dan jenis potongan sekunder. Rencananya, daging-daging itu akan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan digelar pasar murah di beberapa titik.

PPI menetapkan harga yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Untuk jenis samcan, yang cocok untuk rendang, rawon, dan gulai, harganya dipatok Rp 70 ribu. Sedangkan untuk sandung lamur dan lamusir dihargai Rp 85 ribu per kilogram.

SUJATMIKO

BACA JUGA
Kasus Rp 30 M, Apa yang Dilakukan Ahok kepada Sunny?
EKSKLUSIF: Perjalanan Duit Rp 30 Miliar ke Teman-teman Ahok



Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

20 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

2 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

3 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya