Ganti Rugi Lahan Bandara di Temon Kulonprogo Rp 3,5 Triliun

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 14 Juni 2016 20:30 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan selamat pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pada acara peringatan Hari Otonomi ke-20 di alun-alun Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, 25 April 2016. Dalam acara tersebut, sebanyak tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota mendapatkan penghargaan Satyalencana Karyabhakti Praja Nugraha karena bersatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperkirakan ganti rugi lahan calon lokasi bandara mencapai Rp 3,5 triliun dari prediksi awal Rp 1,6 triliun.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan tim penilai independen telah mengerjakan tugasnya untuk tahap pertama, yakni menilai seluruh lahan milik masyarakat yang digunakan untuk bandara.

"Di luar dugaan, nilai ganti rugi tanah untuk warga jauh lebih meningkat dibanding perkiraan sebelumnya. Semula, ganti rugi tanah warga diperkirakan senilai Rp 1,6 triliun, tapi nilainya di luar dugaan, untuk sementara di atas Rp 3,5 triliun," kata Hasto di Kulonprogo, Selasa, 14 Juni 2016.

Karena itu, Hasto berharap pembangunan bandara di Temon didukung oleh masyarakat. Sebab, Pemerintah Provinsi DIY dan pemerintah kabupaten tidak berniat menyengsarakan, tapi justru ingin menyejahterakan masyarakat.

Ia mengajak warga meningkatkan persaudaraan dan menghindari permusuhan antarwarga. Apalagi saat ini di wilayah Temon baru dimulai proses pembangunan bandara yang pada gilirannya akan menyejahterakan masyarakat juga.

"Jangan sampai kasak-kusuk untuk mengadu-adu antara warga yang satu dan warga yang lainnya. Hal ini akan berakibat sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat di lingkungannya dan perbuatan ini merupakan ajakan setan. Kita harus introspeksi diri," kata Hasto.

Ketua Tim Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta Uswatun Khasanah mengatakan data hasil penilaian tim penilaian tersebut diserahkan ke Kanwil BPN DIY disaksikan Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara Baru Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono.

"Hasil penilaian sudah diserahkan ke BPN sebagai ketua tim pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara, disaksikan Angkasa Pura juga," kata Uswatun.

Uswatun mengatakan data tersebut berupa hasil penilaian aset lahan di lima desa terdampak bandara baru Kulonprogo. Selain data aset lahan di lima desa di Kecamatan Temon tersebut, diserahkan data aset Pakualam Ground (PAG) yang terdampak.

ANTARA


Berita terkait

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.

Baca Selengkapnya

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.

Baca Selengkapnya

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

19 Desember 2017

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.

Baca Selengkapnya

Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

23 Mei 2017

Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

Gerbang pusat perbelanjaan Lotte Mart di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diblokade orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

11 April 2017

Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

Dalam proses persidangan, masyarakat berhasil memenangkan perkara atas tanah seluas 117 hektare melawan TNI AL Lantamal 1 Belawan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

11 Maret 2017

Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

Jamdatun memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum untuk menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

23 Februari 2017

Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

Sebanyak 12 warga sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklaim lahan di dalam kawasan seluas sekitar 12 hektare.

Baca Selengkapnya

Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

18 Januari 2017

Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1967,
ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari.

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

18 Januari 2017

Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

Mengetahui dua rekannya diserang, Hironimus berlari menuju
pantai untuk menghindari kelompok tersebut.

Baca Selengkapnya

Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

10 Januari 2017

Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

Para petani mengalami teror berupa pengrusakan dan pembakaran posko KT-AEAB pada jumat, 6 Januari 2017.

Baca Selengkapnya