TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Sasmito Hadi Wibowo mengatakan pencabutan subsidi listrik tersebut tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi. "Penggunanya cukup banyak. Lebih banyak pengguna 1.300 VA sebenarnya," ucapnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juni 2016.

Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA). Adapun besaran kenaikan inflasi nantinya, menurut Sasmito, akan bergantung pada besaran pencabutan subsidi tersebut.

Sasmito memperkirakan dampak riil pencabutan subsidi listrik pada inflasi baru bisa dihitung bulan depan. “Setelah dibayar, baru kami tahu. Kan, bergantung pada pemakaian," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, pemerintah akan mencabut subsidi listrik tersebut mulai 1 Juli mendatang.

Usul pemerintah, tutur Sudirman, adalah merealisasi pengguna listrik 900 VA tidak masuk kategori orang miskin. “Jadi harus digeser untuk ke sektor yang lebih produktif," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir menargetkan, pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA akan dilakukan bulan depan. Dia berujar, terdapat 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang akan mengalami penyesuaian.

Menurut Sofyan, sebenarnya hanya terdapat 4,3 juta pelanggan 900 VA dan semua pelanggan 450 VA yang layak mendapat bantuan pemerintah. Sudirman pun mengatakan, jika pencabutan tidak segera dilakukan, anggaran bakal membengkak setiap bulan.

Berdasarkan simulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jika subsidi molor dari tenggat 1 Juli 2016, anggaran akan membengkak hingga Rp 20,65 triliun. Jika semakin molor pada Agustus mendatang, angkanya melonjak menjadi Rp 21,91 triliun. Jika berlaku pada tahun depan, anggaran naik akan hingga Rp 25,35 triliun.

ANGELINA ANJAR SAWITRI