TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia.
"Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juni 2016," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Waluyo Sejati Abutohir, di Jakarta, Senin, 13 Juni 2016.
Waluyo memaparkan, ketujuh kapal itu terdiri atas enam kapal berbobot lebih-kurang 100 gross tonnage (GT) dan satu kapal berbobot lebih-kurang 60 GT.
Kapal-kapal itu, menurut Waluyo, ditangkap Kapal Pengawas Orca 003 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau pada 10 Juni 2016 pukul 08.45-10.05 WIB.
Kapal-kapal tersebut tertangkap tangan sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah RI dan menggunakan alat tangkap terlarang jenis pair trawl.
Selain itu, ujar Waluyo, kapal-kapal itu diduga melanggar Pasal 93 ayat 2 jo Pasal 27 (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.
Sedangkan kapal pengangkut ikan diduga melanggar Pasal 94 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
ANTARA
Berita terkait
Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM
38 hari lalu
Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.
Baca SelengkapnyaKapolri Sebut Pemilu 2019 Unik, Ini Alasannya
18 September 2018
Menurut Tito, ada potensi pecah belah di tengah masyarakat karena eskalasi ketegangan dari penyelenggaraan pemilu yang berbarengan.
Baca SelengkapnyaOperasi Cipta Kondisi, Tim Elang Cisadane Halau Balapan Liar
17 Juni 2017
Tim Elang Cisadane menahan delapan unit kendaraan roda dua tanpa surat kendaraan dan satu unit sepeda motor dengan tiga STNK.
Baca SelengkapnyaKominfo Ambil Peran Konsolidator di Badan Siber dan Sandi Negara
7 Juni 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya mengonsolidasikan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Direktorat Keamanan Kominfo di BSSN.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Gelar Operasi Simpatik Jaya Selama 21 Hari
1 Maret 2017
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Simpatik Jaya 2017 mulai 1 hingga 21 Maret 2017.
Baca SelengkapnyaMantan Kapolri Sebut SDM Keamanan di Indonesia Masih Lemah
20 Februari 2017
Mantan Kapolri Awaluddin Djamin mengatakan, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas di sektor keamanan.
Baca SelengkapnyaSatpol PP Tangerang Selatan Bongkar Warung Remang-remang
30 November 2016
Penertiban warung remang-remang melibatkan 300 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Kelurahan.
Baca SelengkapnyaTak Ada Orang Indonesia dalam Bursa Calon Presiden Interpol
9 November 2016
Ada wacana personel dari Indonesia menjadi anggota eksekutif komite Interpol.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Politik, Hukum, dan Keamanan Beres
26 Oktober 2016
Untuk bidang hukum, pemerintah mencatat pencapaian deregulasi
peraturan daerah dengan pencabutan 3.143 perda yang diang
dianggap bermasalah.
Ridwan Kamil Minta Pembubaran Perpustakaan Tidak Terulang
23 Agustus 2016
Ridwan Kamil berharap pembubaran paksa komunitas perpustakaan tidak kembali terulang di wilayah Kota Bandung.
Baca Selengkapnya