Menteri Yuddy: Pegawai Tak Efisien Akan Dirumahkan
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 7 Juni 2016 17:17 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan kementeriannya akan menyusun standar penilaian kedisiplinan, produktivitas, kinerja, serta kompetensi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dilakukan Kemen PAN-RB dalam rangka penerapan kebijakan rasionalisasi 1 juta PNS.
"Sehingga, dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai yang tidak efektif, tidak efisien, dan yang berkompetensi rendah akan dirumahkan," kata Yuddy seusai rapat kerja pemerintah dengan pejabat eselon II di gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2016.
Kementeriannya akan menindak tegas pegawai-pegawai yang malas, berkinerja rendah, dan yang absen selama seratus hari dalam setahun. Dia pun menekankan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik. "Jadi, untuk aparatur-aparatur PNS yang tidak melayani publik dengan baik, itu juga tidak bisa kami biarkan," ujarnya.
Menurut Yuddy, PNS yang dirumahkan itu akan tetap diberi gaji serta hak-hak pekerjanya. Namun, kebutuhan atas pegawai akan digantikan pegawai-pegawai hasil proses seleksi. "Yang akan menjamin bahwa yang masuk ini adalah mereka yang punya integritas yang baik, disiplin yang tinggi, serta kualitas yang baik.”
Yuddy menjelaskan, rasionalisasi PNS dilakukan bertahap. Dia berujar, kebijakan itu akan diimplementasikan dalam kurun tiga tahun ke depan. "Ini semua akan kami sampaikan kepada presiden dalam bentuk format kebijakan yang tentu akan dibahas pada rapat kabinet. Keputusan akhirnya tentu ada pada presiden," katanya.
Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil dalam beberapa waktu mendatang. Menurut Menteri Yuddy, rasionalisasi itu diperlukan karena anggaran untuk belanja pegawai cukup tinggi. Secara nasional, anggaran belanja pegawai telah mencapai 33,8 persen.
ANGELINA ANJAR SAWITRI