TEMPO.CO, Jakarta - Untuk menekan harga daging hingga ke level Rp80.000 per kilogram, pemerintah memastikan telah memesan hingga 27.400 ton daging impor yang siap masuk, baik melalui Perum Bulog, PT Berdikari, maupun kalangan swasta atau importir daging.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong merincikan dari 24.700 ton impor daging tersebut merupakan bagian dari 10.000 ton ditugaskan pemerintah untuk diimpor Perum Bulog, sebanyak 5.000 ton diimpor PT Berdikari, dan sebanyak 500 ton daging diimpor oleh PD Dharma Jaya, perusahaan BUMD DKI Jakarta yang bergerak di sektor peternakan.

Selain itu, pemerintah pun telah menghimpun kalangan importir untuk dapat memasukkan sebanyak sekitar 20.000 ton selama tiga bulan ke depan sehingga harga daging sapi dapat tertekan hingga Rp80.000 hingga sebulan setelah Lebaran berakhir.

“Pada saat ini sudah terkumpul 27.400 ton telah dipesan dari beberapa negara sebagai penambahan impor. sesuai target pemerintah, harga sapi bisa turun hingga Rp80.000 per kilogram,” kata Lembong dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa,31 Mei 2016.

Lembong menjelaskan pemerintah memutuskan untuk melibatkan importir swasta selain BUMN dan BUMD untuk dapat mengakselerasi realalisasi impornya dalam dua bulan mendatang. Dengan demikian, ketersediaan dan pasokan daging saat hari besar mencukupi kebutuhan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah membuka peluang penambahan impor hingga dapat mencapai harga yang ditargetkan pemerintah. “Ini akan kita buka terus sampai harganya turun,” katanya.

Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang menyebut pemerintah memang seharusnya menggandeng kalangan swasta untuk membantu menstabilkan harga daging yang stabil di level tinggi.

Dia menggarisbawahi BUMN yang diperintahkan pemerintah untuk mengimpor daging tambahan menjelang bulan puasa justru tidak memiliki jangkauan pasar yang luas.

Hal tersebut, menurutnya, akan berdampak pada kurang masifnya pemerataan distribusi harga daging yang diimpor pemerintah yang harganya diprediksi mencapai Rp80.000. Dengan cakupan distribusi yang lebih luas, masyarakat akan lebih mudah mengakses daging murah.

“Agar lebih bijak, harus dilibatkan semua. Apakah perusahaan BUMN ini memiliki pengalaman dan menguasai tata niaga daging dan pasar? Lingkup distribusi mereka terbilang masih terbatas,” kata Sarman saat dihubungi Bisnis, Selasa, 31 Mei 2016.

Sarman menggarisbawahi pemerintah yang memberikan izin impor daging jenis selain potongan sekunder (secondary cut) dan karkas. Perum Bulog misalnya, surat rekomendasi Kementerian Pertanian menunjukkan daging yang diimpor lembaga itu yaitu daging jenis CL95 yang biasanya digunakan untuk bahan baku industri.

Sarman menilai pemerintah seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan peran swasta dalam mengendalikan harga karena sebagai regulator, pemerintah meiliki instrumen-instrumen untuk mengendalikan harga bahan pangan pokok, termasuk memperketat pengawasan.

BISNIS.COM