Indonesia dan IDB Sepakati Kemitraan US$ 5,2 Miliar  

Reporter

Editor

Erwin prima

Selasa, 17 Mei 2016 23:23 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Otonomi ke-20 di alun-alun Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, 25 April 2016. Dalam sambutannya, JK menyampaikan otonomi daerah membutuhkan pemimpin atau kepala daerah yang memiliki idealisme, inovasi dan kreativitas untuk menyejahterakan masyarakat. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi membuka Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 malam ini. Dalam sambutannya, Kalla mengatakan IDB banyak memberi bantuan bagi kemajuan negara-negara Islam, terutama negara-negara anggotanya.

"Namun, karena mayoritas negara anggota IDB merupakan negara berkembang, dibutuhkan upaya dalam menghadapi tantangan di masa depan," katanya di Jakarta Convention Center, Selasa, 17 Mei 2016.

Saat ini, menurut Kalla, perekonomian dunia tengah melambat. Karena itu, negara-negara anggota IDB perlu membuat perencanaan yang sesuai dengan kondisi itu. "Dibutuhkan stimulus untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat," ujar Kalla.

Dalam pembukaan itu, hadir pula Presiden ke-3 Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara juga hadir. Tampak pula Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al-Madani di baris depan.

Dalam pembukaan sidang malam ini, pemerintah dan IDB juga menyepakati Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020. MCPS yang bernilai sekitar US$ 5,2 miliar itu ditandatangani oleh Sofyan dan Ahmad. Dalam MCPS, pemerintah dan IDB akan berfokus pada pengurangan ketimpangan antarwilayah, pengembangan industri keuangan syariah, dan peningkatan integrasi regional.

Menurut Bambang, beberapa proyek yang akan didanai IDB di antaranya perbaikan kawasan kumuh dengan nilai US$ 364,4 juta, pengembangan empat universitas dan lembaga pendidikan tinggi Islam senilai US$ 176,5 juta, serta perluasan dan pengembangan jaringan listrik atau transmisi sebesar US$ 330 juta.

Sidang Tahunan IDB ke-41 akan digelar pada 18-19 Mei besok. Sebanyak 57 negara anggota akan terlibat dalam sidang tersebut. Sejak 15 Mei kemarin, terdapat berbagai side event yang membahas berbagai topik, seperti kerja sama antarnegara anggota, pengembangan pasar syariah mikro bagi keuangan inklusif, serta pendanaan syariah di sektor infrastruktur.

Bambang berharap, dalam sidang yang akan digelar selama dua hari itu, tercapai hasil-hasil kesepakatan yang bermanfaat bagi IDB dan negara-negara anggotanya. "IDB merupakan mitra penting bagi Indonesia. Kami sangat menghargai bantuan pembiayaan yang diberikan IDB. Hal itu sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," ujar Bambang.

ANGELINA ANJAR SAWITRI


Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

6 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

8 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

10 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

10 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

12 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

13 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

21 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

21 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

22 hari lalu

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.

Baca Selengkapnya