Petugas Sensus Ekonomi 2016 mendata rumah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 Mei 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 yang digelar Badan Pusat Statistik wajib diikuti semua pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menolak, mereka melanggar undang-undang.
"Jangan ada perusahaan yang berbelit-belit agar jangan disensus. Siapa pun tidak boleh menolak untuk disensus," ucap Darmin setelah menjalani sensus ekonomi di kediamannya, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad, 1 Mei 2016.
Menurut Darmin, sensus ekonomi 2016 tidak berhubungan dengan pajak. Data perorangan yang didapat BPS tidak akan dibuka kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Tidak akan pernah, karena dijamin kerahasiaannya."
Pada Mei ini, pemerintah menggelar sensus ekonomi 2016. Sensus yang melibatkan sekitar 300 ribu pegawai BPS itu akan berlangsung 30 hari.
Kepala BPS Suryamin menuturkan puluhan juta pelaku usaha akan disensus. Data sensus ekonomi 2016 akan dapat menggambarkan potensi ekonomi Indonesia.
Adapun Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha bersikap kooperatif dalam mengikuti sensus ekonomi tersebut, agar BPS bisa memperoleh data yang akurat. Pengusaha tak perlu takut mengungkapkan data perusahaannya, karena sensus ekonomi ini tidak akan mengorek data perpajakan dari target sensus.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo berujar, dalam sensus ekonomi ini, BPS akan mencatat data individu. Data individu dicari dari rumah ke rumah. "Kalau usahanya di luar rumah, sensusnya di tempat usahanya. Kalau usahanya di dalam rumah, sensusnya di rumah-rumah," ucapnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
6 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen
9 hari lalu
BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen
Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.