TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyatakan tidak mudah mencari bukti yang berkaitan dengan data Panama Papers. Sejauh ini, pemeriksaan PPATK terhadap data yang dimiliki baru pada tahap mencurigakan. "Kami punya data yang bisa disandingkan, ada Panama Papers, offshore leak papers, ada PPATK papers," ucap Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 April 2016.

Berdasarkan data PPATK, ada sejumlah nama yang secara intensif dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi, ia menegaskan, apa yang ada dalam data tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan unsur pidana.

Ia tak menampik bahwa dalam data yang dimiliki PPATK terdapat nama pejabat. Namun Yusuf enggan menyebutkannya. "Ada di antara Panama. Tidak otomatis dia salah."

Selain berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, kata dia, PPATK akan menentukan prioritas di unit kerja atau Satuan Tugas Pengamanan Pengampunan Pajak. Prioritas kerja PPATK meliputi profil orang, daerah atau wilayah transaksi, jumlah uang, preferensi, dan jenis mata uang.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi enggan berkomentar soal keterkaitan antara data Panama Papers dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. "Saya tidak tahu. Itu kan pers yang sebut. Saya teliti lagilah," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN