TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan paket kebijakan ekonomi jilid XII sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia akan memfokuskan kemudahan berusaha.

"Kami punya fokus setiap kali mengeluarkan kebijakan. Kemarin (paket kebijakan ekonomi XI) fokusnya logistik, sedangkan paket kebijakan ekonomi XII berfokus bagaimana menciptakan kemudahan berusaha," ucap Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Eddy Putra Irawady seusai inseminasi dan diseminasi paket kebijakan perekonomian di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 20 April 2016.

Eddy mengatakan paket kebijakan XII untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya saing industri, dan investasi serta menguatkan komoditas ekspor.

Menurut dia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terbebani dengan adanya perizinan, sertifikasi, dan proses birokrasi lain yang menjadi hambatan berusaha. Selain itu, paket kebijakan yang segera diumumkan pemerintah ini selalu ada keberlanjutan dari paket sebelumnya yang telah dilakukan.

Terkait dengan kebijakan sebelumnya, pemerintah pada 29 Maret 2016 mengumumkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor. "Kemungkinan paket XIII nanti akan masuk pada investasi dan logistik lagi. Kita akan lihat, kalau ada hambatan, kita ubah," ujar Eddy.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemahaman kebijakan selalu terkendala terkait dengan penjelasan detail oleh pelaksana kebijakan, sehingga ada perbedaan implementasi antara pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah daerah serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat harus memahami setiap paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dievaluasi.

Seperti yang telah diberitakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi XII setelah mendampingi Presiden Joko Widodo ke Eropa dalam kunjungan kerja. "Pulang dari Eropa, kita akan keluarkan paket kebijakan ekonomi XII," tutur Darmin.

Darmin menyebutkan, dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pebisnis, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia menekankan tiga hal, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural atau deregulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

ANTARA