Presiden Joko Widodo beserta rombongan disambut setibanya di Bandara Stansted London, Inggris, 18 April 2016. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 tiba di bandara tersebut Senin sore pukul 18.02 waktu setempat. setneg.go.id
TEMPO.CO, London - Pemerintah akan segera mengumumkan paket kebijakan ekonomi XII sebagai kelanjutan dari upaya deregulasi ekonomi di Indonesia.
"Pulang dari Eropa, kami akan keluarkan paket kebijakan ekonomi XII," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di London, di sela kunjungan Presiden Jokowi ke Kerajaan Inggris, Selasa, 19 April 2016.
Darmin menyebutkan, dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan para pebisnis, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia menekankan tiga hal, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural atau deregulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dalam rangka reformasi struktural atau deregulasi ini, pulang dari Eropa, kami akan mengeluarkan paket (kebijakan ekonomi) ke-12," kata Darmin.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Eropa pada 17 -23 April 2016.
Sebelumnya, pemerintah, pada 29 Maret 2016, mengumumkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor.
"Bunga KUR untuk UMKM berorientasi ekspor tetap sama, yaitu 9 persen," kata Darmin ketika mengumumkan paket kebijakan ekonomi XI bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan Jakarta.
Latar belakang dikeluarkannya kebijakan KUR berorientasi ekspor (KURBE) adalah UMKM memiliki potensi dan keunggulan kreativitas untuk menghasilkan produk-produk ekspor, yang juga merupakan upaya menganekaragamkan produk ekspor Indonesia tersebut.
Upaya mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama pembiayaan serta kapasitas UMKM yang menyangkut sumber daya manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat.
Tujuan dan manfaat kebijakan itu ialah memberikan stimulus kepada UMKM guna meningkatkan ekspor nasional, meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan, serta meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor.
