TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) bersama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dan penyelia gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia di sektor perkebunan di Provinsi Jambi.
Kegiatan KPK bersama Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam melakukan supervisi bidang perkebunam dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar, di Jambi, Jumat, (15 April 2016).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ditjen Pajak, Ditjen Perkebunan, para Bupati se-Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan, Dinas Kemenkeu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Agraria dan Dinas Tata Ruang serta perwakilan dari pihak perusahaan perkebunan.
Bertempat di Hotel Aston, pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini dalam rangka mengalakkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP - SDA) Indonesia, sektor perkebunan di Provinsi Jambi.
Tujuan dari kegiatan ini untuk membahas penataan perizinan perusahaan kelapa sawit dan pendataan dan pembuatan database kepemilikan perkebunan kepala sawit hingga dapat mengoptimalisasi penerimaan negara bidang perkebunan.
Sekarang ini standar nasional minyak sawit sudah diatur oleh negara luar dan sudah ada 60 perusahaan yang menandatangani Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa daerahnya merupakan salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
"Bisa dikatakan bidang industri kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan," katanya.
Mudah-mudahan tujuan dari pertemuan ini bisa berjalan baik dan mendapat hasil yang memuaskan, saya hingga petani Indonesia khususnya Jambi bisa sejahtera.
Untuk saat ini di Provinsi Jambi terdapat 182 perusahaan perkebunan dengan lahan perkebunannya mencapai 962 ribu hektare yang terbentang di Provinsi Jambi.
ANTARA
Berita terkait
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan
31 hari lalu
Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.
Baca SelengkapnyaKronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan
45 hari lalu
Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaKementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit
55 hari lalu
Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaKPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN
20 Januari 2024
Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.
Baca SelengkapnyaKPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit
15 Januari 2024
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAnies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen
11 Januari 2024
Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?
11 Januari 2024
Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis
8 Desember 2023
Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaIndustri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?
2 November 2023
Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan
24 Oktober 2023
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.
Baca Selengkapnya