Seorang pekerja menggunakan mesin untuk menjahit sepati di pabrik sepatu Wonsan, provinsi Kangwon, Korea Utara, 14 Maret 2016. Korea Utara dimobilisasi secara massal untuk meningkatkan produksi dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada pemimpin Kim Jong Un. AP/Kim Kwang Hyon
TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga 28 Maret 2016 mencapai 3.795 orang.
Jika ditinjau secara sekoral, jumlah PHk terbesar terjadi dalam sektor pertanian dan perikanan, yakni 1.172 orang atau sekitar 30%. Kemudian disusul sektor usaha perdagangan, jasa dan investasi sebesar 697 orang atau 18%.
Sisanya yakni sektor industri dan industri dasar kimia (7%), pertambangan (6%), infrastruktur, utilitas dan transportasi (3%), pendidikan (3%), keuangan (2%) serta usaha di luar sektor tersebut (30%).
Adapun empat daerah dengan jumlah PHK terbanyak sepanjang 2016 yakni DKI Jakarta (1.048 orang), Sulawesi Utara (1.076 orang), Sumatera Utara (454 orang) dan Kalimantan Timur (448 orang).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menjelaskan pemutusan hubungan kerja tersebut bukan disebabkan oleh faktor upah minimum.
"Berdasarkan koordinasi kami dengan daerah, tidak ada yang menyatakan itu karena alasan upah minimum, tetapi faktor-faktor lain misalnya karena kontrak habis atau persoalan dalam PKB yang tidak pas," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (29/3).
Lebih lanjut, dia juga menerangkan saat ini pihaknya mendapat laporan sebanyak 238 perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.
