TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menambah areal tanam padi melalui pencetakan sawah baru dan mendorong gerakan pengelolaan tanaman terpadu guna mengejar target produksi 3 juta ton per tahun.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbar Besli menyebutkan peningkatan areal tanam padi tahun ini ditarget mencapai 534.824 hektare atau tumbuh 0,86% dari luas tanam tahun sebelumnya yang hanya 507.545 hektare.

“Harapan kami sasaran tanam tahun ini melebihi tahun lalu. Salah satunya dengan pencetakan sawah baru,” katanya, Selasa (29 Maret 2016).

Dia mengatakan pertanian padi di daerah itu dikembangkan di seluruh wilayah Sumbar, dengan sasaran produksi berkisar 5,2 ton per hektare per tahun.

Termasuk target pencetakan sawah baru seluas 750 hektare. Namun, imbuhnya, angka itu berpotensi meningkat mengingat kebutuhan areal tanam yang masih tinggi untuk mengejar swasembada beras nasional.

Menurutnya, selain pencetakan sawah baru, pemda setempat mendorong gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (GPPTT) untuk lahan seluas 56.000 hektare, dengan bantuan benih dari pemerintah untuk kelompok tani.

Pemda setempat juga mendorong petani mengikuti program asuransi tani guna meminimalisir potensi kerugian akibat bencana. Apalagi wilayah Sumbar memiliki potensi bencana banjir dan longsor yang cukup tinggi.

Syafrizal, Kabid Bina Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumbar mengatakan petani memerlukan perlindungan dalam bentuk asuransi agar risiko rugi gagal panen akibat bencana dan serangan hama bisa diminimalkan. “Tahun lalu, kami sudah asuransikan seluas 22.000 hektare. Tahun ini targetnya sebanyak 36.000 hektare,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian di Sumbar memiliki kerentanan yang cukup tinggi, terutama disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Apalagi, kontur wilayah yang tidak rata, dan kawasan pertanian umumnya juga dikelilingi perbukitan.

Dia menargetkan seluruh lahan sawah untuk tanaman padi di daerah itu segera mendapatkan fasilitas asuransi tani. “Kami dorong petani untuk ikut dalam program asuransi tani, karena sangat meringankan beban petani ketika terjadi gagal panen,” katanya.

Dalam program asuransi tani, petani diharuskan membayar premi Rp36.000 per hektare dan mendapatkan santunan sebesar Rp6 juta per hektare jika mengalami gagal panen.

BISNIS