TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berkeinginan dwelling time dipangkas menjadi dua hingga tiga hari. Kementerian Koordinator Kemaritiman mengklaim dwelling time sudah menyentuh angka tiga. “Per hari ini (14 Maret 2016) 3,64 hari. Ini sudah bagus dari target awal 4,7, tapi kami upayakan sesuai dengan perintah Presiden turun hingga 3 sampai 2 hari,” ujar Agung Kuswandono, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman saat ditemui di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Senin, 14 Maret 2016.

Untuk mencapai target tersebut, Agung mengatakan instansinya berencana mengurai kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan mengalihkan kapal ke pelabuhan lain. Dia menyebut bakal mengkaji potensi pelabuhan di Banten untuk menekan dwelling time. “Untuk mengurangi dwelling time kami perlu menengok pelabuhan lain di sekitar Tanjung Priok,” ujar Agung.

Agung, yang juga Ketua Satuan Tugas Dwelling Time, menuturkan pelabuhan di Banten bisa digunakan untuk sandar kapal, terutama bagi kapal yang tujuannya ke sana. Sehingga tak perlu lewat Jakarta lagi. Dengan begitu, kepadatan lalu lintas di Jakarta juga bisa ditekan. “Kalau dari Priok ke Banten lagi kan macet. Selama ini ada tiga pelabuhan yang bisa disiapkan untuk menampung kontainer yang selama ini digunakan hanya untuk barang-barang curah,” kata Agung.

Ada tiga pelabuhan di Banten yang akan dikaji potensinya, yakni Pelabuhan Cigading, Merak Mas, dan Ciwandan. Agung berharap ketiga pelabuhan tersebut dapat menampung kapal-kapal besar. Dia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pelindo untuk mengkaji rencana tersebut.

Untuk jangka pendek, Agung mengatakan akan mengecek kembali segala aturan yang prosesnya masih membutuhkan waktu lama. Meski sudah ada paket deregulasi, dia mengaku akan meninjau lagi apa saja aturan yang masih bisa direvisi.

Selain itu, pihaknya mendorong inaportnet segera terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) sehingga segala perizinan dapat terpadu dalam satu portal. Selain itu, Agung menuturkan, pemberlakuan tarif progresif penimbunan sebesar 900 persen dari tarif dasar dinilai mampu menekan waktu tunggu barang di pelabuhan. “Malah tadinya kan Pak Menkomaritim maunya Rp 5 juta. Hehe. Pelabuhan kan bukan gudang tempat nyimpen barang,” katanya.

Strategi lain untuk memangkas dwelling time adalah dengan menggunakan kereta api yang mengangkut kontainer langsung dari Tanjung Priok menuju Cikarang Dry Port di timur Bekasi. Dengan begitu, proses pemeriksaan bisa dialihkan ke Cikarang. Agung mengatakan jalur kereta sudah 95 persen selesai dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir Maret ini. “Seharusnya bisa segera beroperasi karena hanya tinggal administrasi saja, dengan begitu Maret bisa dijalankan,” ucapnya. Adanya jalur kereta api ini diharapkan dwelling time bisa menjadi dua hari.

DEVY ERNIS