Managing Director Grab Indonesia, Ridzky Kramadibrata (Kanan) dan Country Head of Marketing GrabBike Indonesia, Kiki Rizki saat meluncurkan logo baru di The Foundry, SCBD, 3 Februari 2016. TEMPO/Larissa Huda
TEMPO.CO, Jakarta - Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan perusahaannya bukanlah operator layanan transportasi sehingga tidak memiliki kendaraan atau armada apa pun.
"Kami bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi berupa perorangan dan perusahaan independen. Jadi, tidak punya armada," katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (14 Maret 2016).
Selain itu, dia menuturkan Grab telah secara proaktif berkomunikasi dengan pihak pemerintahan maupun pemangku kepentingan (stakeholder) industri untuk dapat menyediakan layanan transportasi yang efisien dan aman bagi masyarakat Indonesia.
"Kami juga sudah merupakan entitas legal di Indonesia, kami terdaftar sebagai pembayar pajak. Grab juga berkomitmen untuk menaati semua peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku," imbuhnya.
Dia menuturkan Grab telah meningkatkan standar transportasi di kota-kota dimana kami beroperasi, seperti Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, dan Bali. Seluruh mitra pengemudi yang tergabung dalam jaringan telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat, dimana semua telah memiliki izin mengemudi (SIM).
"Untuk layanan GrabCar, kami hanya mengizinkan mobil-mobil di bawah umur 5 tahun. Kebijakan ini melebihi ketentuan dari Perda No.5 Tahun 2014 yang menetapkan batasan maksimal umur kendaraan yang beroperasi di Jakarta, 10 tahun untuk bis dan 7 tahun untuk taksi," jelasnya.
Sebelumnya, Sekitar 2000 pengemudi angkutan umum Jakarta melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14 Maret 2016). Para sopir menuntut agar Pemerintah Indonesia memberi larangan operasi pada Uber Taxi dan Grab Car.
Menurut Sudirman salah satu supir taxi yang melakokan demonstrasi, angkutan plat hitam seperti taxi Uber dan Grab Car merupakan angkutan ilegal. Keberadaan angkutan plat hitam tersebut membuat pendapatan para sopir menurun lantaran merampas mata pencaharian para sopir angkutan umum.
"Kami menuntut untuk pembubaran aplikasi online seperti Uber dan Grab karena pendapatan kami menurun, bahkan sampai 80%, mereka kan di subsidi oleh perusahaan, jadi mereka lebih murah," katanya.
