Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyanggupi permintaan Presiden Joko Widodo untuk membentuk holding perusahaan pelat merah. “Targetnya tahun ini akan selesai,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Selasa, 1 Maret 2016.
Rini mengatakan Presiden telah menyanggupi perlunya pengindukan perusahaan berdasarkan sektor. Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan segala yang diperlukan untuk menuntaskan rencana tersebut. “Ini lagi diproses, syaratnya banyak sekali,” katanya.
Jokowi meminta Rini untuk memperkuat BUMN dari kepentingan politik. Selain itu, agar BUMN semakin mandiri dan bersaing dengan negara tetangga.
Sebelumnya, Rini juga mengatakan nantinya BUMN diharapkan tidak lagi bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengerjaan proyek nantinya tidak selalu berdasarkan spesialisasi perusahaan tertentu.
Holding BUMN akan dimulai dengan melihat per sektor. Satu di antaranya adalah sektor finansial dan konstruksi jalan. Kementerian saat ini sedang mencari skema holding yang tepat, termasuk perlu-tidaknya penggabungan perusahaan atau merger.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin keberadaan BUMN bisa menjadi lokomotif dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, BUMN mesti bisa bersaing dan kuat. "Saya minta roadmap yang jelas. Buat peta jalannya, baik dalam bentuk superholding, holding, maupun dimulai dengan virtual holding," tuturnya.
