TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk menggarap kajian pembangunan kawasan Maluku dari Blok Masela. Kajian tersebut bakal menjadi penentu keputusan pemerintah terhadap nasib rencana pengembangan blok yang terkatung-katung.

Juru bicara Kementerian ESDM, Sudjatmiko, menyatakan kajian tersebut dilakukan agar program pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar dapat berkesinambungan. “Dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku," ujarnya melalui pesan pendek, Selasa, 1 Maret 2016.

Sudjatmiko tidak menyebut keterkaitan kajian dengan opsi pengembangan Masela versi Kementerian ESDM, yakni kilang terapung (FLNG). Dia juga enggan menjelaskan kapan studi ini akan rampung.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan keterlibatan Bappenas dalam penyusunan kajian. Kepala Bappenas Sofyan Djalil tidak kunjung menjawab panggilan telepon ataupun pesan pendek dari Tempo.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merampungkan studi pembangunan Blok Masela sejak awal 2016. Studi merencanakan pembangunan dilaksanakan oleh otoritas khusus yang mempunyai skema kerja serupa dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004.

Pembangunan terpecah ke beragam proyek kelistrikan, komunikasi, infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi, dan administrasi hukum. Dana pembangunan disisihkan dari bagian hasil negara sebesar Rp 5 triliun selama 24 tahun.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan sudah menyerahkan kajian ke Bappenas dua pekan lalu. "Kalau dengan Kementerian ESDM, kami selalu koordinasi," ujar Elan.

ROBBY IRFANY