Presiden RI, Joko widodo menghadiri Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, 21 Januari 2016. Proyek kereta api cepat ini merupakan kerjasama Indonesia dan Cina. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Cirebon - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina Hanggoro Budi Wiryawan menyatakan skema business to business pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung merupakan penugasan dari pemerintah.
"Pemerintah tidak ingin kereta cepat membebani utang negara dan rakyat. Untuk itu didorong skema b to b yang diharapkan swasta bisa masuk, bisa menjaga proyek dan semua dapat manfaat," kata Hanggoro dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Yayasan Nusa Patris di gerbong kereta wisata dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, Rabu, 24 Februari 2016.
Hanggoro menjelaskan sudah beberapa periode ini pemerintah menginginkan swasta berinvestasi dengan komposisi 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan 70 persen swasta. Namun, swasta mengharapkan adanya iklim usaha yang kondusif.
"Kalau swasta mau masuk pasti yang diminta jaminan kepastian hukum, bukan jaminan finansial karena investasi itu lama," Hanggoro berujar.
Ia menyarankan kepada pemerintah agar membuat situasi lebih kompetitif di lingkup regional. Sebab, hal itu dapat berpengaruh pada minat investor yang menilai bahwa negara lain lebih kompetitif dan menarik.
Menurut Hanggoro, peraturan yang mendukung bisa menjadi daya tarik bagi swasta untuk berinvestasi di Indonesia. "Mudah-mudahan pihak swasta bisa berinvestasi di Indonesia lebih nyaman."
Heru Wisnu Wibowo, Kepala Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, membenarkan pernyataan Hanggoro. "Pemerintah berharap swasta mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur."
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
19 Oktober 2023
Indonesia Bisa Membuat Kereta Cepat, Pengamat Sebutkan Peluang dan Kebijakan Strategis
Ketua Bidang Perkeretaapian MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan pengembangan kereta cepat secara lokal itu sama seperti kondisi di pertambangan yang memerlukan smelter. Artinya, Indonesia masih memerlukan penguatan di dalam negeri.
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
1 Oktober 2023
Izin Operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Kemenhub: Siap Layani Penumpang
Izin operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
14 September 2023
Bos KCIC Bicara Akses Stasiun Kereta Cepat: Nggak Semua Maksimal Tahun Ini
Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi alias Edo memastikan pasti akan ada transportasi massal yang terintegrasi di semua stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).