Direktur Migas: Penetapan Harga BBM Dilakukan per Tiga Bulan  

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Senin, 22 Februari 2016 23:05 WIB

Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Wiratmaja (kedua kanan) bersama Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto (kanan), Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng (kiri), dan Kepala BPH Migas Andi Sommeng (kedua kiri) mengisikan bahan bakar Ron 90 Pertalite dalam peluncurannya di SPBU kawasan Tanah Abang, Jakarta, 24 Juli 2015. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian ESDM menegaskan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar bersubsidi dilakukan per tiga bulan.

"Harga BBM ini sudah ditetapkan pemerintah bahwa dievaluasi periodenya. Bukan per hari dan bukan harga pasar," tegas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja di Jakarta, Senin, 22 Februari 2016.

Dengan penegasan tersebut, Wiratmaja meminta pemahaman masyarakat lantaran mempertanyakan perkembangan harga minyak dunia yang tidak memengaruhi harga BBM di Tanah Air.

Menurut dia, meski menetapkan harga BBM per tiga bulan, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dunia.

Pasalnya, penentuan harga minyak dunia tiga bulan terakhir akan memengaruhi pergerakan harga BBM pada tiga bulan selanjutnya.

"Jadi apa yang dijual Januari-Maret 2016 itu adalah harga rata-rata Oktober-Desember 2015. Kalau harga BBM turun, itu karena nilai rata-rata tiga bulan sebelumnya. Sebaliknya, kalau minyak dunia (sekarang) naik, mulai April nanti kita akan jual rata-rata harga tiga bulan dari sekarang," jelasnya.

Wiratmaja menekankan, tidak seperti Malaysia dan Singapura yang saat ini mengalami penurunan harga BBM, Indonesia melihat rata-rata harga minyak per tiga bulan.

"Kalau dihitung per hari, memang lebih murah dari yang kita jual," ujarnya.

Ia menjelaskan penetapan harga BBM per tiga bulan dilakukan untuk memberikan kepastian dan kestabilan sisi harga bagi dunia usaha.

Kendati demikian, skema penetapan harga tersebut juga memiliki risiko terutama bagi Pertamina yang mendapatkan penugasan distribusi BBM.

"Pada saat harga minyak tinggi, Pertamina yang menanggung. Namun, jika harga minyak dunia turun, Pertamina mendapat kelebihan. Karena ini merupakan penugasan, maka kalau ada kelebihan akan dipakai untuk tahun depan. Kalau kurang, ditambah oleh negara," tukasnya.

Lebih lanjut, Wiratmaja mengatakan pemerintah akan kembali melakukan penyesuaian harga BBM pada April mendatang.

Akan tetapi, ia mengaku belum bisa memperkirakan perubahan harga BBM tersebut.

"Kalau sekarang, belum kelihatan karena baru satu setengah bulan atau 50 persen berjalan. Nanti 15 Maret baru bisa diperkirakan besarannya," pungkas Wiratmaja.

ANTARA

Berita terkait

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

23 Februari 2024

Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.

Baca Selengkapnya

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.

Baca Selengkapnya

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

23 November 2022

Kepala SKK Migas Sebut Industri Hulu Minyak dan Gas RI Butuh Investasi USD 179 Miliar

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu minyak dan gas (migas) membutuhkan investasi yang cukup besar.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

28 Oktober 2022

Eks Menteri Pertambangan Soebroto Sebut Industri Hulu Migas Bukan Sunset Industri

Menteri Pertambangan dan Energi RI periode 1978-1988, Soebroto, mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) bukan sunset industri, tetapi menjadi sunrise industri

Baca Selengkapnya

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

21 Juli 2022

Temuan Potensi Gas Melimpah di Blok Andaman, SKK Migas Ungkap Pengeboran Makin Intensif

SKK Migas melaporkan kegiatan pengeboran di Blok Andaman I,II, dan III belakangan makin intensif.

Baca Selengkapnya

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

25 April 2022

Arus Mudik, BPH Migas Prediksi Ketersediaan Bensin Bakal Naik 5 Persen

BPH Migas menjelaskan beberapa proyeksi untuk sektor bahan bakar minyak (BBM) selama periode Idul Fitri.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

24 Oktober 2021

Krisis Energi, Kemenko Perekonomian: Kita Perlu Belajar Mumpung Ada Waktu

Raden Pardede mengatakan salah satu kontributor krisis energi saat ini akibat mulai ditinggalkannya industri fosil

Baca Selengkapnya

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

22 Januari 2021

Joe Biden Menangguhkan Sementara Izin Pengeboran Minyak dan Gas

Pemerintahan Joe Biden untuk sementara menangguhkan izin pengeboran minyak dan gas di daratan dan perairan federal untuk memerangi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya