Keputusan Operator Cepu Dituntaskan Pekan ini

Reporter

Editor

Rabu, 1 Maret 2006 22:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penentuan operator blok migas Cepu akan dituntaskan pekan ini. Sebab menunggu kepulangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Brunei pada besok. Menurut Ketua Tim Pelaksana Perundingan Blok Cepu Roes Aryawijaya, pemerintah belum memutuskan operator Cepu hingga hari ini. "Keputusan akhir ada di tanganPresiden," kata Roes usai menyampaikan hasil terakhir negosiasi PT Pertamina dan ExxonMobil kepada Menteri BUMN Sugiharto, Rabu (1/2).Roes menjelaskan, pertemuannya hanya penjelasan tim perunding kepada Sugiharto tentang persyaratan menjadi operator Cepu. Persyaratan itu antara lain adanyakemampuan keuangan, transfer teknologi, reputasi di tingkat global, dan kemampuan dalam teknologi perminyakan. Dalam pertemuan di kantor BUMN itu, tampak President dan General Manager ExxonMobil Oil Indonesia Peter J. Coleman. Namun, Coleman enggan berkomentar. Roes membantah kedatangan Peter untuk melakukan lobi terkait penentuan operator Cepu. "Ia datang untuk minta jadwal bertemu Menteri Sugiharto." Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menambahkan, dirinya bersama Sugiharto akan melihat perkembangan terakhir proses negosiasi antara Pertamina dan ExxonMobil. "Saya hari ini bertemu Menteri Sugiharto untuk membahas Blok Cepu," katanya.Purnomo menjelaskan, pemerintah menilai kemampuan Pertamina dan ExxonMobil berdasarkan persyaratan yang ditentukan. "Kami lihat dulu proposalnya. Tidakbisa katakan siapa yang lebih baik, karena pemerintah bukan hanya Purnomo.” muhamad fasabeni

Berita terkait

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

3 Oktober 2017

Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

19 Februari 2017

Revisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas

Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Baca Selengkapnya

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

18 Januari 2017

Ini Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas

Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.

Baca Selengkapnya

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

22 November 2016

Krisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas  

DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.

Baca Selengkapnya

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

29 Agustus 2016

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

20 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas  

Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.

Baca Selengkapnya

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

3 Agustus 2016

Perubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat

Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan

Baca Selengkapnya

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

13 Januari 2016

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata

Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16

Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

10 Juli 2015

Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

22 Mei 2015

Faisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas

SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.

Baca Selengkapnya