Merger Bank Syariah Batal, Kementerian Pilih Mitra Strategis  

Reporter

Selasa, 16 Februari 2016 17:11 WIB

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan rencana penyatuan bank milik negara syariah batal. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyebutkan Kementerian lebih memilih opsi mencari mitra strategis. “Ini menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timur Tengah beberapa hari lalu,” katanya, Selasa, 16 Februari 2016.

Gatot mengatakan banyak investor dari Arab Saudi dan Qatar yang tertarik menjadi mitra strategis bank syariah. Ketertarikan ini pun sudah dibahas dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Gatot, calon-calon investor tersebut mempunyai keunggulan dalam mengelola bank syariah. “Mereka punya pengetahuan lebih baik, kenapa tidak kita coba? Mereka akan membawa ekuitas, teknologi, dan pengetahuan.”

Nantinya, kata Gatot, kerja sama antara bank syariah dan investor asing akan berbentuk joint venture. PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk tengah mencari investor untuk mendorong modal kerja anak perusahaannya, BNI Syariah. Perusahaan pelat merah tersebut menargetkan bakal mendapatkan investor pada tahun ini. Baca: Kejar Target Turis Asing, Bali Jadi Pintu Masuk Utama

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan BNI Syariah hanya akan melepas saham 20 persen. Pihaknya pun sudah melakukan penjajakan dengan beberapa calon investor. “Kami cari investor yang tepat dengan angka segitu,” kata mantan Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia itu.

Investor yang sudah dijajaki BNI berasal dari negara-negara di Timur Tengah. Namun, sampai saat ini, kata Baiquni, belum ada nilai yang dikeluarkan untuk pelepasan saham tersebut. “Kami harus tambah penyertaan karena mereka tumbuh dan berkembang,” tuturnya.

Namun, Baiquni meneruskan, BNI Syariah tidak menutup kemungkinan melepas di atas 20 persen. Yang terpenting, anak perusahaannya tersebut memegang saham mayoritas. “Tergantung pembicaraan nanti,” ucapnya.

SINGGIH SOARES

Berita terkait

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

10 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

12 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

12 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya