Wakil Presiden Promosi Paket Kebijakan Ekonomi ke Uni Eropa

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Senin, 15 Februari 2016 23:01 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keterangan pers sebelum bertolak ke Amerika Serikat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 14 Februari 2016. Dalam kunjungannya ke AS, Presiden Jokowi dijadwalkan akan mengikuti US-ASEAN Summit dan bertemu dengan pimpinan perusahaan-perusahaan raksasa bidang teknologi informasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memamerkan perbaikan sistem birokrasi yang dirangkum dalam 10 paket kebijakan stimulus ekonomi kepada Uni Eropa yang meminta kemudahan berinvestasi.


Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta.


"Uni Eropa ingin meningkatkan investasi di sini, tapi juga minta kemudahan-kemudahan, ya saya bilang semuanya sudah diperbaiki sistem kita,"ujarnya, Senin(15 Februari 2016).


Dalam pertemuan tersebut, Kalla mengaku membahas perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) agar tidak ada kegiatan perdagangan dan investasi yang asal-asalan.


Salah satu pembahasan ialah terkait wacana peraturan Perancis yang menerapkan tarif bea masuk minyak kelapa sawit (crude palm pil/CPO) dengan level ebih tinggi.


"Di manapun begara di dunia kalau tidak punya hubungan dengan baik kan bisabterjadi perbedaan penanganan. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu,"paparnya.


Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah mendesak pembebasan tarif bea masuk komoditas CPO, kakao, dan produk kayu ke pasar Eropa dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa.


Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan penurunan atau pembebasan tarif bea masuk terhadap CPO dan kakao ke Eropa yang saat ini berada pada kisaran mencapai 8%-12%.


Dalam kesempatan yang sama, Thomas Lembong menuturkan selama ini produsen CPO terbesar di dunia yakni Malaysia sudah mendapat insentif bebas bea masuk CPO karena memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

BISNIS

Berita terkait

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

24 Oktober 2023

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Airlangga Sebutkan Insentif hingga Beras

Airlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi

Baca Selengkapnya

IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

14 Oktober 2022

IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

11 Mei 2020

Jajak Pendapat: Stimulus Ekonomi Saat Corona Diyakini Tak Mujarab

Jajak pendapat yang digelar Tempo.co selama sepekan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah pandemi Corona.

Baca Selengkapnya

Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

4 Maret 2020

Perangkat Teknis Paket Kebijakan Ekonomi Akan Selesai Pekan Ini

Penyusunan perangkat teknis yang memayungi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona akan kelar dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

4 Maret 2020

4 Paket Kebijakan Ekonomi Antisipasi Pasokan Bahan Baku Menipis

Pemerintah tengah menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona.

Baca Selengkapnya

Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

17 Februari 2020

Beri Stimulus Dampak Virus Corona, Cina Siap Pangkas Pajak

Pemerintah Cina siap meluncurkan paket stimulus ekonomi setelah negeri itu dihantam virus corona.

Baca Selengkapnya

Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

14 Februari 2020

Ada Virus Corona, Singapura Rilis Paket Kebijakan Ekonomi Khusus

Menilai dampak virus corona lebih dahsyat dari SARS, pemerintah Singapura pun menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus.

Baca Selengkapnya

Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Kritik Para Pengusaha

1 Oktober 2019

Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Kritik Para Pengusaha

Pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) dalam rangka menstimulus perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya

Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, CORE: Koordinasi Lembaga Kurang

1 Oktober 2019

Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi, CORE: Koordinasi Lembaga Kurang

Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan efek dari 16 paket kebijakan ekonomi

Baca Selengkapnya

16 Paket Kebijakan Ekonomi Terbit Selama 5 Tahun, Apa Hasilnya?

1 Oktober 2019

16 Paket Kebijakan Ekonomi Terbit Selama 5 Tahun, Apa Hasilnya?

Pemerintah menyatakan sedang mengevaluasi pelaksanaan 16 paket kebijakan ekonomi (PKE) yang selama telah dikeluarkan dalam kurun 5 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya