Presiden Jokowi menerima Duta Besar LBBP Uni Eropa untuk RI, Vincent Guerend, di Istana Merdeka, Jakarta, 13 November 2015. Turut hadir dalam penyerahan surat mandat tersebut Menlu Retno Marsudi dan Wakil Menlu Abdurrachman M Fachir. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guerend, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 15 Februari 2016. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu, Guerend menyebut banyak isu dibicarakan. Salah satunya, paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia.
Guerend mengapresiasi agenda reformasi melalui paket kebijakan yang sudah mencapai jilid 10. Ia menilai positif kebijakan deregulasi dan revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurut dia, langkah tersebut berpeluang mendorong kerja sama di sektor perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia. "Investasi bisa mengalir ke semua sektor di Indonesia, seperti infrastruktur, keuangan, dan turisme," kata Guerend, usai pertemuan.
Ia menambahkan pembicaraan belum konkrit ke bentuk kerja sama. Guerend hanya menyebut, perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa siap membuka 1 juta lapangan kerja di Indonesia.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia, lanjut Guerend, dalam percakapan mengarah ke masalah bebas visa. Ia menilai isu visa perlu dikaji lebih dalam. Sejauh ini aplikasi permohonan visa yang datang dari Indonesia hampir 99 persen diterima oleh Uni Eropa. "Kami mengerti keinginan pemerintah Indonesia tapi isu ini tidak mudah bagi kami karena ada beragam perspektif," ucapnya.
Pekan lalu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan akan menyelesaikan komitmen kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa dalam waktu dekat. Dalam rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden, Lembong menyebut ingin menyelesaikan perjanjian kerja sama dalam waktu dua tahun. Kerja sama itu berupa Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
