TEMPO.CO, Jakarta - Asian Development Bank berkomitmen memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Presiden ADB atau Bank Pembangunan Asia Takehiko Nakao menyatakan pinjaman tahun ini disiapkan US$ 2 miliar. Angka itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai US$ 1,6 miliar. "Kami senang bisa menjadi partner Indonesia. Tahun ini kami tingkatkan lagi pinjamannya," kata Nakao di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.

Nakao menjelaskan skema pinjaman kali ini mengalami perubahan. ADB memilih untuk memberikan pinjaman dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Skema itu terdiri dari pinjaman berbasis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil (result based lending). Pinjaman berdasar hasil ini merupakan pembiayaan yang pencairannya berdasar hasil yang sudah tercapai.

Tidak hanya sektor infrastruktur, ADB siap membantu pendanaan di sektor layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, dan energi bersih. "Kami juga ingin membantu sektor Public Private Partnership," ucap Nakao.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menyatakan kerja sama antara pemerintah dengan ADB tidak hanya berjalan tahun ini. Selama lima tahun ke depan ADB akan menyiapkan pinjaman sebesar US$ 10 miliar. Menurut dia, besar kemungkinan pemerintah akan menyerap penuh pinjaman yang sebesar US$ 2 miliar. "Bunganya ada di rentang dua persen dan tidak ada syarat," kata Sofyan.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur yang akan mendapat pembiayaan, Bappenas belum menentukannya. Sejauh ini, kata Sofyan, pemerintah sudah menyiapkan nilai proyeknya. Namun salah satu sektor yang menjadi target pembiayaan ialah energi.

Tahun lalu ADB menyalurkan pinjaman ke Indonesia sebesar US$ 1,6 miliar. Pinjaman itu tersebar untuk sektor pasar keuangan (US$ 400 juta), energi (US$ 400 juta), dan pinjaman peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik Sumatera (US$ 600 juta).

ADITYA BUDIMAN