TEMPO.CO, Jakarta - Dana subsidi perumahan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dapat dialihkan kepada masyarakat miskin bila nantinya Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) beroperasi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, selama ini dana subsidi pemerintah dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang jumlahnya sekitar 40 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara itu, masih ada 40 persen masyarakat miskin dari kelas terbawah yang belum tertolong. Menurutnya, dengan kehadiran Tapera yang akan diakomodasi melalui penerbitan UU Tapera dan aturan turunannya, penanganan bagi MBR akan diambil-alih oleh BP Tapera.

Dengan demikian, dana subsidi pemerintah berupa FLPP, subsidi selisih bunga, dan juga bantuan uang muka dapat disalurkan kepada masyarakat miskin. “Jadi dengan kehadiran Tapera ini, kita bisa menolong 80 persen penduduk Indonesia sekaligus,” katanya.

Meski begitu, tuturnya, sejauh ini pemerintah masih berencana menggunakan dana FLPP untuk menambah likuiditas BP Tapera. Pemerintah masih mengantisipasi bila likuiditas Tapera nantinya tidak mencukupi.

Pasalnya, rencana iuran 3 persen dari gaji bulanan pekerja dinilai masih relatif kecil. Bila nantinya tingkat permintaan penyaluran pinjaman begitu tinggi, ada kemungkinan dana Tapera yang terkumpul melalui iuran wajib tersebut tidak mencukupi.

Namun, pemerintah juga akan menyiapkan strategi untuk mengendalikakan likuiditas, di antaranya dengan menyeleksi calon penerima pinjaman melalui skala prioritas dengan fariabel yang jelas. Dengan demikian, dana Tapera dapat tetap mencukupi untuk penyaluran pinjaman.

“Nanti akan kita lihat, kalau likuiditas Tapera mencukupi, barulah dana FLPP dan subsidi lainnya kita alokasikan untuk masyarakat kelas terbawah,” katanya. Menurutnya, dalam lima tahun pertama, BP Tapera dapat mengunpulkan dana dari iuran rakyat senilai Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

BISNIS.COM