TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan investasi ke 25 kawasan industri pada 2016 ini akan mencapai Rp40 triliun.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan agak mengkhawatirkan dengan informasi penutupan sejumlah pabrik multinasional seperti Panasonic-Toshiba yang bisa memicu PHK massal. Namun dia menyakini jika pembukaan pabrik dan industri baru ke kawasan tersebut akan tetap terjadi. “Saya yakin akan ada investasi baru dan industri baru,” katanya di Bandung, Rabu (10 Februari 2016).

Pihaknya yakin karena setiap tahun pendirian pabrik-pabrik baru di 25 kawasan industri yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota terus ada. Menurutnya angka investasi PMA mendirikan pabrik terbilang tinggi setiap tahun. “Akan ada pendirian pabrik-pabrik baru nilainya selalu di atas Rp40 triliun, itu terjadi sejak tahun lalu,” ujarnya.

Besaran investasi ini selain investasi langsung ke Jabar juga didorong dari kerja sama bisnis ke bisnis antara pengelola kawasan dengan para pengusaha. Menurutnya penutupan sejumlah pabrik mengkhawatirkan namun pemerintah tetap mencari solusi terbaik agar investasi masih terus mengalir. “Mengkhwatirkan. Tapi kita telusuri penyebabnya agar bisa memotong ini tidak terjadi lagi,” katanya.

Heryawan memastikan persoalan penutupan pabrik berskala besar sebetulnya sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Provinsi tetap akan mengimbangi langkah-langkah yang disusun pusat agar kondisi di lapangan tetap kondusif. “Akan ada langkah-langkah investasi, kami menindaklanjuti paket-paket kemudahan investasi agar lebih mudah,” paparnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Jabar Dadang Masoem menilai isu penutupan pabrik besar dan PHK massal pada kenyataannya tidak seramai yang dibicarakan. Menurutnya di lapangan yang terjadi hanya penutupan sebagian pabrik serta rasionalisasi karyawan dalam jumlah terbatas. “Pabrik Panasonic itu masih ada,” ujarnya.

Dadang yakin investasi ke Jabar masih semoncer 2015 lalu yang mencapai lebih dari Rp100 triliun. Terlebih dalam paket kebijakan baru yang akan segera keluar, Jabar bersama 6 provinsi akan mendukung kebijakan investasi ke kawasan industri. “Kalau delapan persyaratan dipenuhi, investasi di atas Rp100 miliar dan 1.000 tenaga kerja akan dipermudah,” katanya.

Dengan demikian, kekhawatiran adanya gelombang PHK massal, menurutnya, bisa diimbangi dengan kebijakan baru dari pusat. Ketujuh Provinsi akan menandatangani nota kesepahaman dua pekan mendatang dengan BKPM. Berangkat dari sini, menurutnya investasi ke-25 kawasan industri di Jabar akan makin kuat. “Kawasan industri di Jabar itu siap,” katanya.

Saat ini dari 25 kawasan industry yang ada, BPMPT mencatat yang baru terisi baru 40% sisanya menurutnya masih leluasa. Dengan adanya kemudahan ini, maka investor tinggal masuk dan mendirikan pabrik di sana. “Sudahlah jangan mikirin lagi IMB. You punya duit, tenaga kerja lahan ini sudah siap mau bikin apa di sini siap,” cetusnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jabar Hening Widiatmoko mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi yang valid terkait gelombang PHK di wilayah industri. Menurutnya, isu penutupan pabrik yang akan berlanjut tidak akan begitu saja terjadi. “Mau nutup pabrik itu tahapan-tahapannya panjang. Jepang itu investasi di sini besar, mereka tidak akan mau rugi, berapa yang harus dia bayar kalau nutup begitu saja,” katanya.

Menurutnya investor yang sudah lama di Jabar tidak akan serta merta hengkang karena dana yang digelontorkan untuk mendirikan pabrik sangat besar. Hening yakin jika PHK massal tidak seperti yang dikabarkan, dia menilai paling maksimal ada rasionaliasi di sejumlah sektor. “Investor akan tetap berhitung kerugian yang didapat jika pabrik ditutup, paling berangsur-angsur,” ujarnya.

Penutupan Panasonic-Toshiba sendiri diyakini pihaknya karena mulai menyerbu masuknya barang-barang elektronik dari Vietnam.

BISNIS