TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan siap menganggarkan dan meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pada Maret 2016 dalam proses pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah sebagai bandara komersil.

Kasubdit Penyelenggaraan Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Syamsul Bachri mengatakan pada bulan depan akan melakukan proses alokasi anggaran dan juga MoU dengan berbagai pihak, seperti TNI AU, dan pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan awal Maret anggaran sudah bisa dialokasikan, kemudian dilanjutkan pembicaraan dengan berbagai pihak, seperti TNI dan pemda,” tuturnya dalam laman Pemprov Jateng, Rabu (10 Februari 2016).

Menurut Syamsul, permintaan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan yang menginginkan Bandara Wirasaba bisa digunakan pada Lebaran 2016 mendatang akan sulit terwujud. Pasalnya, pengerjaannya harus mengubah konstruksi runway bandara menjadi 1.300 meter x 30 meter.

“Kalau untuk dibangun itu (runway 1.300 meter x 30 meter) saya tidak yakin selesai saat Lebaran 2016. Tapi Pak menteri selalu memberikan target pokoknya selesaikan. Kalau nanti tidak selesai ya laporkan, tapi kerjakan sekarang,” ujarnya.

Syamsul juga menyampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberapa kendala yang dihadapi saat proses pengembangan. Di antaranya, berdasarkan peraturan, pembangunan dengan APBN diharuskan menyerahkan lahan ke pemerintah pusat.

Sementara lahan Bandara Wirasaba dimiliki oleh TNI AU. Kendala lain, belum adanya PP pelaksanaan UU No 1/2009 yang mengatur penggunaan bersama bandar udara sipil dan militer. Sehingga sebagai dasar pengoperasionalnya harus dengan MoU dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Menanggapi adanya kendala tersebut, Ganjar menyatakan siap membantu agar tidak menghambat pengembangan bandara, khususnya di bidang regulasi maupun negosiasi-negosiasi politik. Dia menilai pengembangan bandara akan sedikit rumit karena aset dan kewenangannya berbeda-beda.“Regulasi apa yang menghambat, ya upayakan diganti. Saya siap bicara dengan siapa pun,” terangnya.

Politisi PDIP itu mengaku berkukuh memperjuangkan Bandara Wirasaba lantaran dalam feasibility study menyatakan bandara tersebut memang layak dikembangkan sebagai bandara komersil. Selain itu, dengan membuka bandara Wirasaba untuk sipil dapat memperlancar perekonomian wilayah selatan-barat Jawa Tengah.

“Sebenarnya kalau ada putusan yang paling rasional yang mengatakan tidak, saya tidak akan ngotot. Tapi kalau feasible ya pasti saya ngotot, untuk mewujudkan mimpi bersama,” tuturnya.

Sementara itu, Plh Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah Agus Sasmito mengatakan target pengoperasionalan Bandara Wirasaba masih belum dapat dipastikan karena pembangunan bandara akan dilakukan bertahap.

Dia memastikan setelah bandara jadi pesawat ATR-42 akan dapat diterbangkan dari bandara tersebut. "Target semampunya, kalau runway-nya bisa dikerjakan, ya dikerjakan dulu. Nanti misalkan ada pembebasan tanah, ya pembebasan tanah dulu," katanya.

BISNIS.COM